Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berkoordinasi dengan kepolisian setempat mengenai perundungan yang menimpa salah seorang siswa SMP negeri di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
Pemkab dan kepolisian telah menggelar pertemuan yang melibatkan korban, pelaku, dan orang tua dari semua pelajar yang terlibat. Kasus perundungan itu terjadi di area luar sekolah. Dalam video yang beredar, terlihat beberapa siswa merundung secara bergantian seorang siswa lain.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno di Banyuwangi, Kamis, menjelaskan bahwa kasus perundungan itu terjadi pada Rabu (19/6) dan kejadiannya berlangsung sepulang jam sekolah di Desa Kelir.
"Setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Bupati Banyuwangi Bu Ipuk Fiestiandani telepon kami dari Tanah Suci dan memerintahkan ke kami untuk segera menyelesaikan masalah ini, sekaligus diambil pembelajaran agar tak terjadi lagi ke depan. Kami juga mengontak pihak sekolah, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat," tuturnya.
Menurut Suratno, pihak kepolisian kemudian memanggil korban, para pelaku, dan orang tua kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, kepolisian memberikan pemahaman tentang perundungan dan sanksi yang akan didapat para pelakunya.
"Termasuk juga melakukan koordinasi lebih lanjut atas kejadian perundungan tersebut, mencegah agar tindakan serupa tidak terjadi lagi," ujarnya.
Kasus perundungan itu, lanjut ia, dilatarbelakangi atas unggahan korban di status WhatsApp. Korban mengunggah status yang berisi tantangan berkelahi satu lawan satu untuk siapa saja yang berani. Unggahan status itu kemudian direspons oleh para siswa lain dengan aksi bullying.
Suratno mengingatkan kepada masyarakat, khususnya para siswa, untuk bijak dalam ber-media sosial. Ia meminta agar media sosial tak dipakai secara sembrono.
Dinas Pendidikan, katanya, juga terus mengingatkan kepada sekolah-sekolah untuk terus menjalin koordinasi dengan semua pihak, termasuk orang tua, untuk terus memberi edukasi anti-perundungan.
"Perlu kontrol sosial yang sangat ketat untuk mencegah terjadinya perundungan. Ini tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, orang tua, dan semua pihak," ucap Suratno.
Pendidikan di sekolah dengan Merdeka Belajar dan Implementasi P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) secara rutin memang berisi materi positif untuk tumbuh kembang anak.
"Namun, kepedulian orang tua dan masyarakat merupakan bagian dari ekosistem yang tidak bisa terlepaskan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Pemkab dan kepolisian telah menggelar pertemuan yang melibatkan korban, pelaku, dan orang tua dari semua pelajar yang terlibat. Kasus perundungan itu terjadi di area luar sekolah. Dalam video yang beredar, terlihat beberapa siswa merundung secara bergantian seorang siswa lain.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno di Banyuwangi, Kamis, menjelaskan bahwa kasus perundungan itu terjadi pada Rabu (19/6) dan kejadiannya berlangsung sepulang jam sekolah di Desa Kelir.
"Setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, Bupati Banyuwangi Bu Ipuk Fiestiandani telepon kami dari Tanah Suci dan memerintahkan ke kami untuk segera menyelesaikan masalah ini, sekaligus diambil pembelajaran agar tak terjadi lagi ke depan. Kami juga mengontak pihak sekolah, dan berkoordinasi dengan kepolisian setempat," tuturnya.
Menurut Suratno, pihak kepolisian kemudian memanggil korban, para pelaku, dan orang tua kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, kepolisian memberikan pemahaman tentang perundungan dan sanksi yang akan didapat para pelakunya.
"Termasuk juga melakukan koordinasi lebih lanjut atas kejadian perundungan tersebut, mencegah agar tindakan serupa tidak terjadi lagi," ujarnya.
Kasus perundungan itu, lanjut ia, dilatarbelakangi atas unggahan korban di status WhatsApp. Korban mengunggah status yang berisi tantangan berkelahi satu lawan satu untuk siapa saja yang berani. Unggahan status itu kemudian direspons oleh para siswa lain dengan aksi bullying.
Suratno mengingatkan kepada masyarakat, khususnya para siswa, untuk bijak dalam ber-media sosial. Ia meminta agar media sosial tak dipakai secara sembrono.
Dinas Pendidikan, katanya, juga terus mengingatkan kepada sekolah-sekolah untuk terus menjalin koordinasi dengan semua pihak, termasuk orang tua, untuk terus memberi edukasi anti-perundungan.
"Perlu kontrol sosial yang sangat ketat untuk mencegah terjadinya perundungan. Ini tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, orang tua, dan semua pihak," ucap Suratno.
Pendidikan di sekolah dengan Merdeka Belajar dan Implementasi P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) secara rutin memang berisi materi positif untuk tumbuh kembang anak.
"Namun, kepedulian orang tua dan masyarakat merupakan bagian dari ekosistem yang tidak bisa terlepaskan," tuturnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024