Komisi II DPR RI mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi empat program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), UMKM, Aset Pemerintah Daerah dan BMN yang berlangsung di Kabupaten Ponorogo.
Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto, Rabu, mengatakan program kerja Kementerian ATR/BPN terutama di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan baik itu secara kelembagaan maupun secara visi dan misi.
"Dari sisi kelembagaan pada awalnya Kementerian ATR/BPN hanya setingkat Dirjen di bawah Kementerian Dalam Negeri, oleh karena itu di sistem pemerintahan yang baru level nya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kementerian sehingga Kementerian ATR/BPN dapat menangani dengan cepat di dalam melayani pelayanan administrasi pertanahan," tutur Supriyanto dalam keterangan tertulis di Surabaya.
Ia mengemukakan, dengan adanya reformasi birokrasi pelayanan lebih cepat maka anggaran yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN luar biasa artinya target dari penataan administrasi pertanahan sangat penting.
Ia mengaku, saat ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dapat menyelesaikan target program strategis nasional setiap tahunnya. Sehingga, masyarakat mendapatkan kepastian hukum untuk tanah mereka.
"Dengan dapat menyelesaikan target setiap program strategis nasional setiap tahunnya akan berdampak secara ekonomi. Keberhasilan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan target Program Strategis Nasional tidak akan pernah lepas dari dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat," katanya.
Hadir menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN di Ponorogo yakni Anggota Komisi II DPRI RI, Supriyanto, Pejabat Fungsional Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Sugeng Satriawan dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Suroso.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto, Rabu, mengatakan program kerja Kementerian ATR/BPN terutama di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan baik itu secara kelembagaan maupun secara visi dan misi.
"Dari sisi kelembagaan pada awalnya Kementerian ATR/BPN hanya setingkat Dirjen di bawah Kementerian Dalam Negeri, oleh karena itu di sistem pemerintahan yang baru level nya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kementerian sehingga Kementerian ATR/BPN dapat menangani dengan cepat di dalam melayani pelayanan administrasi pertanahan," tutur Supriyanto dalam keterangan tertulis di Surabaya.
Ia mengemukakan, dengan adanya reformasi birokrasi pelayanan lebih cepat maka anggaran yang diberikan kepada Kementerian ATR/BPN luar biasa artinya target dari penataan administrasi pertanahan sangat penting.
Ia mengaku, saat ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dapat menyelesaikan target program strategis nasional setiap tahunnya. Sehingga, masyarakat mendapatkan kepastian hukum untuk tanah mereka.
"Dengan dapat menyelesaikan target setiap program strategis nasional setiap tahunnya akan berdampak secara ekonomi. Keberhasilan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dalam menyelesaikan target Program Strategis Nasional tidak akan pernah lepas dari dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat," katanya.
Hadir menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN di Ponorogo yakni Anggota Komisi II DPRI RI, Supriyanto, Pejabat Fungsional Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Sugeng Satriawan dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Suroso.
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024