Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terkait segenap perencanaan, pelaksanaan dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Dalam keterangannya di Banyuwangi, Selasa, Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD tingkat nasional ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024 di Jakarta, pada Senin (6/5) kemarin.
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kami tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat," kata Bupati Ipuk.
Dengan menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional ini, katanya, akan menjadi pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.
Baca juga: Bupati: Prestasi yang diraih Banyuwangi berkat kerja bersama
Untuk menghadapi tantangan daerah, menurut Ipuk, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai "Banyuwangi Rebound".
Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama, serta ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata dan UMKM sebagai penggerak.
Selain itu, lanjut Ipuk, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Ipuk menyampaikan dampak dari beragam program tersebut sudah terukur, di antaranya berdasarkan data BPS kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021) merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Pada tahun 2022 angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen, pada 2023 kembali turun menjadi 7,34 persen, dan merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
"Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik, ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut dan penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Dalam keterangannya di Banyuwangi, Selasa, Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD tingkat nasional ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024 di Jakarta, pada Senin (6/5) kemarin.
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kami tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat," kata Bupati Ipuk.
Dengan menerima Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Nasional ini, katanya, akan menjadi pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.
Baca juga: Bupati: Prestasi yang diraih Banyuwangi berkat kerja bersama
Untuk menghadapi tantangan daerah, menurut Ipuk, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai "Banyuwangi Rebound".
Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama, serta ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata dan UMKM sebagai penggerak.
Selain itu, lanjut Ipuk, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.
Ipuk menyampaikan dampak dari beragam program tersebut sudah terukur, di antaranya berdasarkan data BPS kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06 persen pada 2020 menjadi 8,07 persen pada 2021) merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Pada tahun 2022 angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen, pada 2023 kembali turun menjadi 7,34 persen, dan merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
"Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik, ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut dan penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024