Tulungagung - Gerapan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menjamin proses "penutupan" dua lokalisasi yang ada di daerah tersebut bakal berjalan dengan damai, tanpa ada pengerahan massa. "Saya jamin penutupan lokalisasi akan berjalan damai, tanpa ada pengerahan massa seperti di daerah lain. GP Ansor hanya akan menjadi bagian elemen masyarakat yang dilibatkan, dan akan mematuhi ketentuan dari pemerintah," kata Ketua GP Ansor Tulungagung, Mubarok, Jumat. Meskipun begitu, Mubarok meminta kepada pihak pemerintah daerahnya agar tidak tidak menciptakan ruang yang bisa memicu terjadi konflik secara horizontal, yakni dengan menjalankan skema yang sudah disepakati seluruh elemen masyarakat secara konsisten. Salah satunya, kata Mubarok, dengan mengintensifkan pelatihan kepada para pekerja seks komersial (PSK), sehingga mereka benar-benar terampil dan siap dilepas menjadi wirausahawan mandiri dengan batas akhir yang disepakati, yaitu bulan Ramadan 2012 mendatang. "Sekarang tinggal pemerintah yang harus konsisten menjalankan skema yang sudah dibuat untuk membuat terampil para PSK dan membimbing hingga siap mandiri. Setelah itu, masuk bulan Ramadhan 2012 mendatang seluruh aktivitas lokalisasi berhenti dan tidak buka lagi setelahnya," katanya. Belajar dari Kabupaten Blitar, menurut Mubarok, perlu sikap tegas dari kepolisian dan Satpol PP untuk konsisten menjaga skema penutupan secara bertahap. Jika nantinya masih ada yang nakal tetap buka pasca tenggat waktu yang ditentukan, dua instansi tersebut harus menertibkan. Ketegasan polisi dan Satpol PP tersebut dianggap sebagai bentuk keseriusan dan menutup elemen masyarakat yang bergerak sendiri melakukan gerakan penutupan paksa. "Pascapenutupan nanti harus ada sikap tegas dari polisi dan satpol PP untuk menindak pelanggaran, sehingga jika hukum berjalan dengan semestinya tidak ada alasan elemen masyarakat lain melakukan tindakan sendiri," imbuhnya. Jika pemerintah daerah konsisten menjalankan skema penutupan yang telah disepakati, Mubarok yakin Tulungagung akan mampu menutup dua lokalisasi tersebut secara damai, sekaligus menjadi contoh daerah-daerah lain. Sebelumnya, Kamis (15/12) Pemkab Tulungagung mendeklarasikan pengentasan PSK melalui serangkaian gerakan pemberdayaan perempuan yang dikonsentrasikan di dua lokalisasi yang ada di daerah tersebut, yaitu lokalisasi Kaliwungu di Kecamatan Ngunut dan Lokalisasi Ngujang di kecamatan Ngantru. Dalam deklarasi tersebut dijabarkan skema pelatihan bagi para PSK hingga mampu mandiri dan hidup lebih bermartabata dengan pekerjaan barunya. Sementara lahan bekas lokalisasi akan dilakukan rekayasa lahan, sehingga bisa memberi nilai ekonomis lebih dan bisa dijadikan sandaran hidup orang-orang yang selama ini menggantungkan hidup dari keberadaan lokalisasi, seperti mucikari, petugas keamanan maupun para pedagang makanan. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011