Jember - Pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember selama Januari-November 2011 masih minim yakni sebesar 53 persen dari target penerimaan PBB tahun 2011 sebesar Rp25,63 miliar. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jember, Suprapto, Senin, mengatakan realisasi pelunasan PBB tidak pernah mencapai 100 persen dari target baku perolehan PBB yang sudah ditetapkan karena berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan. "Faktor yang menyebabkan rendahnya pelunasan PBB antara lain kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah, dan gagalnya panen petani karena perubahan cuaca ekstrem yang tidak menentu (anomali cuaca)," tuturnya. Menurut dia, realisasi PBB tahun 2009 di Jember mencapai 67,33 persen dari target penerimaan PBB sebesar Rp20,8 miliar, sedangkan tahun 2010 hanya 59,26 persen dari target penerimaan PBB sebesar Rp25,1 miliar. "Pelunasan PBB selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga petugas pemungut pajak kewalahan untuk menagih PBB yang semakin menunggak," ujarnya. Dispenda Jember, kata dia, memberikan penghargaan kepada desa atau kelurahan yang berhasil melunasi PBB, sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 September 2011. "Kami memberikan penghargaan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah yang berhasil memungut PBB sesuai dengan target yang ditentukan," ucapnya, menegaskan. Dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember, lanjut dia, hanya Kecamatan Ambulu yang berhasil menuntaskan realisasi PBB hingga 100 persen, sedangkan kecamatan Puger paling rendah dalam pencapaian realisasi PBB tahun ini. "Hampir tiap tahun Kecamatan Ambulu bisa menyetor PBB hingga 100 persen karena kesadaran masyarakat membayar pajak cukup tinggi, dan petugas pemungut pajak bekerja maksimal," katanya, menambahkan. Sementara Ketua Komisi C DPRD Jember, M. Asir, meminta Dispenda melakukan evaluasi terhadap penurunan realisasi PBB tahun 2010 dan 2011, supaya pendapatan APBD dari PBB tahun depan bisa meningkat. "Saya mendesak Pemkab Jember melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan APBD melalui PBB, namun tidak memberatkan masyarakat," ucap politisi PDIP itu.(*)

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011