Pemerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Bulog setempat telah menggelontorkan sebanyak 300 ton beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sejak awal tahun untuk menekan harga beras di pasaran.

"Hingga Februari 2024, Pemkab Madiun bersama Bulog telah mendistribusikan beras SPHP lebih dari 300 ton ke 180 mitra. Itu belum termasuk pendistribusian melalui bantuan pangan lainnya," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun Paryoto, Senin.

Menurut dia, jumlah beras SPHP yang digelontorkan ke masyarakat tersebut masih terus bertambah menyesuaikan dengan permintaan mitra.

Selain dengan mitra, Pemkab Madiun bersama Bulog setempat juga menyalurkan beras SPHP melalui program "Gerai Tekan Inflasi" (GERTAK) serta melibatkan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) untuk memperluas pendistribusian beras SPHP ke masyarakat sebagai upaya menekan inflasi daerah.

"Pemerintah daerah berharap dengan terlibatnya lembaga BUMDesma dan program GERTAK, maka beras SPHP bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat," kata dia.

Paryoto mengatakan masifnya pendistribusian beras SPHP oleh pemda bekerja sama dengan bulog, telah mengerek turun sedikit harga beras di pasaran. Sesuai pantauan, harga beras medium di pasaran terpantau berkisar antara Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Bulog Madiun dan OPD terkait, seperti Dinas Perdagangan setempat untuk memantau pasokan beras dan distribusi ke masyarakat.

Ia juga meminta warga Kabupaten Madiun untuk tidak panik dengan membeli beras SPHP secara berlebihan karena pemkab Madiun bersama Bulog setempat memastikan stok beras aman, terlebih memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Pewarta: Louis Rika Stevani

Editor : Fiqih Arfani


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024