Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya menargetkan sebanyak 1.100 tanah aset milik pemerintah kota tersertifikasi pada tahun 2024 dan siap diperuntukkan menunjang kepentingan masyarakat.
"Total aset pemkot yang sudah tersertifikasi hingga saat ini sebanyak 5.312 aset. Kami terus kebut sisanya yang belum ada sertifikatnya," ujar Kepala BPKAD Kota Surabaya Wiwiek Widayati melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Jumat.
Ia menyebut sertifikasi sudah dilaksanakan pemerintah kota sejak tahun lalu.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan lokasi dan kelengkapan dokumen aset yang dimiliki terus dilakukan pendataan, kemudian dikoordinasikan bersama Kantor Pertanahan Surabaya I dan II, terkait teknis sertifikasinya.
"Nanti setelah itu BPN I dan BPN II akan bergerak cepat. Jadi, nanti yang belum-belum bersertifikat, kami siapkan datanya dan kami serahkan," kata Eri.
Wali kota menyebut BPN telah menyampaikan komitmennya untuk membantu, namun hal itu harus dibarengi adanya surat pertanggungjawaban terkait detail keterangan penguasaan lahan.
"Memang ada aset-aset yang kalau tidak diambil kebijakan oleh Pak Kanwil dan Pak BPN, tidak keluar-keluar sertifikasi aset tersebut sehingga ada solusi-solusi yang dilakukan. Dan yang paling penting tidak melanggar peraturan serta perundang-undangan berlaku," ucap Cak Eri, sapaan akrabnya.
Selain itu, wali kota menyebut beberapa lahan aset yang sudah memiliki sertifikat telah dimanfaatkan untuk pemberdayaan maupun dijadikan sebagai lokasi berkegiatan masyarakat.
Namun, pelaksanaan program dilakukan bertahap, sebab pemkot terlebih dahulu melakukan pendalaman terkait kebutuhan warga yang nantinya diimplementasikan di lahan aset tersebut.
"Jadi yang menggerakkan di sana dan mengelola di sana nanti adalah warga, lalu penghasilannya masuk ke warga sendiri," tutur Cak Eri.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Total aset pemkot yang sudah tersertifikasi hingga saat ini sebanyak 5.312 aset. Kami terus kebut sisanya yang belum ada sertifikatnya," ujar Kepala BPKAD Kota Surabaya Wiwiek Widayati melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Jumat.
Ia menyebut sertifikasi sudah dilaksanakan pemerintah kota sejak tahun lalu.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan lokasi dan kelengkapan dokumen aset yang dimiliki terus dilakukan pendataan, kemudian dikoordinasikan bersama Kantor Pertanahan Surabaya I dan II, terkait teknis sertifikasinya.
"Nanti setelah itu BPN I dan BPN II akan bergerak cepat. Jadi, nanti yang belum-belum bersertifikat, kami siapkan datanya dan kami serahkan," kata Eri.
Wali kota menyebut BPN telah menyampaikan komitmennya untuk membantu, namun hal itu harus dibarengi adanya surat pertanggungjawaban terkait detail keterangan penguasaan lahan.
"Memang ada aset-aset yang kalau tidak diambil kebijakan oleh Pak Kanwil dan Pak BPN, tidak keluar-keluar sertifikasi aset tersebut sehingga ada solusi-solusi yang dilakukan. Dan yang paling penting tidak melanggar peraturan serta perundang-undangan berlaku," ucap Cak Eri, sapaan akrabnya.
Selain itu, wali kota menyebut beberapa lahan aset yang sudah memiliki sertifikat telah dimanfaatkan untuk pemberdayaan maupun dijadikan sebagai lokasi berkegiatan masyarakat.
Namun, pelaksanaan program dilakukan bertahap, sebab pemkot terlebih dahulu melakukan pendalaman terkait kebutuhan warga yang nantinya diimplementasikan di lahan aset tersebut.
"Jadi yang menggerakkan di sana dan mengelola di sana nanti adalah warga, lalu penghasilannya masuk ke warga sendiri," tutur Cak Eri.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024