Pemerintah Kota Kediri menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 tingkat kecamatan fokus menangani stunting serta kemiskinan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Chevy Ning Suyudi, Rabu, mengemukakan Musrenbang dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 20 Februari sampai dengan 22 Februari 2024. Selanjutnya akan dilaksanakan Musrenbang RKPD tahun 2025 pada 5 dan 6 Maret 2024.
"Sesuai arahan Presiden, terdapat dua tema yang harus menjadi fokus pelaksanaan Musrenbang yakni stunting dan kemiskinan. Kami mohon masyarakat mendukung kegiatan ini sehingga proses pembangunan di Kota Kediri dapat terintegrasi dan berkualitas," katanya.
Chevy mengungkapkan jumlah balita stunting di Kota Kediri tahun 2023 sebanyak 771 balita. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 170 dibanding tahun 2022. Dengan cakupan new zero stunting sebesar 52,71 persen, yang berarti terdapat 24 kelurahan dari 46 kelurahan serta tidak ditemukan kasus stunting baru.
Sementara itu, untuk kondisi kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin sebesar 21,030 jiwa atau sekitar 7,15 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 3.002 jiwa.
"Dalam kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat penurunan sebesar 0,90 persen. Angka ini merupakan capaian terbaik di tingkat provinsi dan tingkat nasional," kata dia.
Untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem ini, Chevy menambahkan perlu adanya koordinasi dan kerja sama semua pihak sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud dan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, terdapat enam tujuan pembangunan serta indikator dan targetnya, dii antaranya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
Lalu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis serta terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Dengan tujuan pembangunan ini kami harapkan saran dan masukan bapak ibu sekaligus guna penyempurnaan Rancangan RKPD tahun 2025 ini. Sehingga kota Kediri dapat bersinergi, tumbuh dinamis dan dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya dan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat kecamatan.
Bambang mengatakan pada Musrenbang Kecamatan Mojoroto ini terdapat 138 usulan yang terdiri atas 48 usulan di bidang pembangunan manusia, 59 usulan di bidang infrastruktur dan 29 usulan di bidang ekonomi dan pemerintahan.
Adapun usulan yang menjadi prioritas di Kecamatan Mojoroto yakni terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
"Kami harapkan seluruh delegasi masyarakat, organisasi perangkat daerah (OPD) dan tokoh masyarakat dapat betul-betul memprioritaskan kegiatan yang menjadi prioritas di bidang masing-masing," kata dia.
Selain itu, dibutuhkan sinergisitas suatu program satu kelurahan dengan yang lainnya agar program-program dapat optimal dan terlaksana dengan baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Chevy Ning Suyudi, Rabu, mengemukakan Musrenbang dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 20 Februari sampai dengan 22 Februari 2024. Selanjutnya akan dilaksanakan Musrenbang RKPD tahun 2025 pada 5 dan 6 Maret 2024.
"Sesuai arahan Presiden, terdapat dua tema yang harus menjadi fokus pelaksanaan Musrenbang yakni stunting dan kemiskinan. Kami mohon masyarakat mendukung kegiatan ini sehingga proses pembangunan di Kota Kediri dapat terintegrasi dan berkualitas," katanya.
Chevy mengungkapkan jumlah balita stunting di Kota Kediri tahun 2023 sebanyak 771 balita. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 170 dibanding tahun 2022. Dengan cakupan new zero stunting sebesar 52,71 persen, yang berarti terdapat 24 kelurahan dari 46 kelurahan serta tidak ditemukan kasus stunting baru.
Sementara itu, untuk kondisi kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin sebesar 21,030 jiwa atau sekitar 7,15 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 3.002 jiwa.
"Dalam kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat penurunan sebesar 0,90 persen. Angka ini merupakan capaian terbaik di tingkat provinsi dan tingkat nasional," kata dia.
Untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem ini, Chevy menambahkan perlu adanya koordinasi dan kerja sama semua pihak sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud dan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026, terdapat enam tujuan pembangunan serta indikator dan targetnya, dii antaranya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan inovasi daerah, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
Lalu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis serta terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Dengan tujuan pembangunan ini kami harapkan saran dan masukan bapak ibu sekaligus guna penyempurnaan Rancangan RKPD tahun 2025 ini. Sehingga kota Kediri dapat bersinergi, tumbuh dinamis dan dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya dan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Camat Mojoroto Bambang Tri Lasmono menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat kecamatan.
Bambang mengatakan pada Musrenbang Kecamatan Mojoroto ini terdapat 138 usulan yang terdiri atas 48 usulan di bidang pembangunan manusia, 59 usulan di bidang infrastruktur dan 29 usulan di bidang ekonomi dan pemerintahan.
Adapun usulan yang menjadi prioritas di Kecamatan Mojoroto yakni terkait kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
"Kami harapkan seluruh delegasi masyarakat, organisasi perangkat daerah (OPD) dan tokoh masyarakat dapat betul-betul memprioritaskan kegiatan yang menjadi prioritas di bidang masing-masing," kata dia.
Selain itu, dibutuhkan sinergisitas suatu program satu kelurahan dengan yang lainnya agar program-program dapat optimal dan terlaksana dengan baik.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024