Pemerintah Kota Madiun menjadi yang tercepat se-Jawa Timur dalam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) "unaudited" tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Alhamdulillah atas kinerja bersama, LKPD Kota Madiun tahun anggaran 2023 dapat selesai yang berdampak pada hasil dan ketepatan waktu," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Selasa.
Menurutnya, LKPD Kota Madiun tahun anggaran 2023 telah diserahkan ke BPK Perwakilan Jawa Timur pada Senin (29/1).
Pihaknya bersyukur atas kelancaran dalam penyusunan LKPD unaudited tahun anggaran 2023 tersebut.
Menindaklanjuti penyerahan tercepat se-Jatim tersebut, BPK telah mengirimkan tim atau delegasinya ke Kota Madiun pada hari ini untuk melaksanakan verifikasi lapangan atas LKPD tersebut.
"Selanjutnya LKPD unaudited tersebut akan diperiksa oleh BPK RI untuk dinilai tingkat kewajaran dalam penyusunan dan pengungkapannya melalui pemeriksaan rinci," kata Maidi.
Kepada perwakilan BPK RI, ia mengimbau untuk melaksanakan pemeriksaan secara mendetail. Kemudian, memberikan masukan kepada Pemkot Madiun agar ke depannya bisa semakin ditingkatkan.
"Silakan apa yang menjadi kekurangan saya disampaikan. Ini demi kemajuan Kota Madiun," kata dia.
Pihaknya berharap agar ke depan Kota Madiun dapat lebih meningkatkan lagi kualitas LKPD sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan.
"Serta dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang sudah diraih oleh Pemkot Madiun selama enam tahun berturut-turut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Alhamdulillah atas kinerja bersama, LKPD Kota Madiun tahun anggaran 2023 dapat selesai yang berdampak pada hasil dan ketepatan waktu," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Selasa.
Menurutnya, LKPD Kota Madiun tahun anggaran 2023 telah diserahkan ke BPK Perwakilan Jawa Timur pada Senin (29/1).
Pihaknya bersyukur atas kelancaran dalam penyusunan LKPD unaudited tahun anggaran 2023 tersebut.
Menindaklanjuti penyerahan tercepat se-Jatim tersebut, BPK telah mengirimkan tim atau delegasinya ke Kota Madiun pada hari ini untuk melaksanakan verifikasi lapangan atas LKPD tersebut.
"Selanjutnya LKPD unaudited tersebut akan diperiksa oleh BPK RI untuk dinilai tingkat kewajaran dalam penyusunan dan pengungkapannya melalui pemeriksaan rinci," kata Maidi.
Kepada perwakilan BPK RI, ia mengimbau untuk melaksanakan pemeriksaan secara mendetail. Kemudian, memberikan masukan kepada Pemkot Madiun agar ke depannya bisa semakin ditingkatkan.
"Silakan apa yang menjadi kekurangan saya disampaikan. Ini demi kemajuan Kota Madiun," kata dia.
Pihaknya berharap agar ke depan Kota Madiun dapat lebih meningkatkan lagi kualitas LKPD sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah kebijakan.
"Serta dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang sudah diraih oleh Pemkot Madiun selama enam tahun berturut-turut," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024