Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun, Jawa Timur mencatat jatah atau alokasi pupuk bersubsidi tahun ini untuk petani di wilayah setempat menurun dari usulan kebutuhan.
Kepala DKPP Kota Madiun Totok Sugiarto mengatakan sesuai data jatah pupuk subsidi yang didapatkan Kota Madiun dari Kementerian Pertanian untuk 2024 adalah sebesar 367,482 ton pupuk urea dan 184,760 ton NPK.
"Sementara, kebutuhan pupuk yang diusulkan meliputi 696,151 ton urea dan 629,253 ton jenis NPK untuk lahan tanam seluas 786,31 hektare," ujar Totok di Madiun, Jumat.
Menurut dia, penurunan alokasi pupuk bersubsidi dari usulan tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun saja, namun secara nasional. Hal itu karena Kementerian Pertanian pada 2024 secara nasional mengurangi alokasi pupuk urea bersubsidi hampir 50 persen termasuk pupuk NPK karena keterbatasan anggaran.
Setelah mengetahui alokasi pupuk subsidi tersebut, selanjutnya DKPP akan mengajukan surat ke Pemprov Jatim untuk permintaan penyaluran kepada 32 gabungan kelompok tani yang ada di Kota Madiun.
"Kami upayakan bulan ini sudah bisa disalurkan ke kelompok tani," kata dia.
Ia menambahkan alokasi pupuk subsidi tahun ini jelas tidak mencukupi kebutuhan petani dengan lahan produktif yang ada di Kota Madiun.
"Kami mengupayakan untuk adanya penambahan kuota agar bisa mengurangi beban petani. Apalagi, harga pupuk nonsubsidi saat ini mahal," tuturnya.
Totok berharap bantuan pupuk subsidi yang ada bisa meringankan beban petani, serta, menjaga kualitas produk pertanian di Kota Madiun.
Pihaknya juga mengajak petani untuk menggunakan pupuk organik, untuk mengurangi ketergantungan menggunakan pupuk kimia seperti urea dan NPK.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala DKPP Kota Madiun Totok Sugiarto mengatakan sesuai data jatah pupuk subsidi yang didapatkan Kota Madiun dari Kementerian Pertanian untuk 2024 adalah sebesar 367,482 ton pupuk urea dan 184,760 ton NPK.
"Sementara, kebutuhan pupuk yang diusulkan meliputi 696,151 ton urea dan 629,253 ton jenis NPK untuk lahan tanam seluas 786,31 hektare," ujar Totok di Madiun, Jumat.
Menurut dia, penurunan alokasi pupuk bersubsidi dari usulan tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun saja, namun secara nasional. Hal itu karena Kementerian Pertanian pada 2024 secara nasional mengurangi alokasi pupuk urea bersubsidi hampir 50 persen termasuk pupuk NPK karena keterbatasan anggaran.
Setelah mengetahui alokasi pupuk subsidi tersebut, selanjutnya DKPP akan mengajukan surat ke Pemprov Jatim untuk permintaan penyaluran kepada 32 gabungan kelompok tani yang ada di Kota Madiun.
"Kami upayakan bulan ini sudah bisa disalurkan ke kelompok tani," kata dia.
Ia menambahkan alokasi pupuk subsidi tahun ini jelas tidak mencukupi kebutuhan petani dengan lahan produktif yang ada di Kota Madiun.
"Kami mengupayakan untuk adanya penambahan kuota agar bisa mengurangi beban petani. Apalagi, harga pupuk nonsubsidi saat ini mahal," tuturnya.
Totok berharap bantuan pupuk subsidi yang ada bisa meringankan beban petani, serta, menjaga kualitas produk pertanian di Kota Madiun.
Pihaknya juga mengajak petani untuk menggunakan pupuk organik, untuk mengurangi ketergantungan menggunakan pupuk kimia seperti urea dan NPK.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024