Kanwilkumham Jatim gelar rekonsiliasi data laporan keuangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Manusia (Kanwilkumham) Jatim menggelar rekonsiliasi data laporan keuangan dan barang milik negara (BMN) untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan dan BMN.

Kepala Divisi Administrasi Kanwilkumham Jatim, Saefur Rochim di Surabaya, Rabu, mengatakan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melakukan analisis mendalam pada data transaksi.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada perbedaan pencatatan yang bisa mengurangi akurasi dan validitas laporan keuangan disajikan," ujarnya.

Rochim juga menekankan pentingnya penerbitan berita acara rekon (BAR) yang harus ditandatangani oleh seluruh kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk memonitor progres dan penyelesaiannya.

Pentingnya laporan keuangan ditekankan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono yang menyatakan bahwa laporan keuangan bukan hanya sekadar dokumen melainkan cerminan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

"Empat kriteria utama yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang diharapkan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami," kata Heni.

Untuk memenuhi kriteria tersebut, Heni menyarankan tiga langkah penting yakni komitmen dari kepala satuan kerja, memastikan SDM kompeten, dan melakukan rekonsiliasi data laporan secara berjenjang.

"Jika ditemukan permasalahan, penanganannya harus sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan kerja untuk mendapatkan solusi tepat," tuturnya.

Sebagai penegasan komitmen, kata dia, Kementerian Keuangan telah menetapkan sanksi bagi satuan kerja yang terlambat dalam proses rekonsiliasi, sekaligus memberikan apresiasi bagi yang berhasil melaksanakan dengan baik.

"Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari upaya Kanwil Kemenkumham Jatim dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik yang transparan, akurat, dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat dan efisiensi penggunaan sumber daya negara," ujarnya.