Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya berharap jumlah masyarakat di wilayah setempat yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa semakin meningkat di tahun 2024.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan total aktivasi IKD selama tahun 2023 baru mencapai 188 ribu dari target jumlah wajib ber-KTP.
"Yang wajib KTP itu sekitar dua jutaan," kata Eddy di Surabaya, Rabu.
Eddy menjelaskan masih kecilnya jumlah aktivasi identitas digital itu karena kebanyakan masyarakat masih lebih cenderung memprioritaskan mengurus KTP konvensional atau dalam bentuk fisik.
"Pengurusan IKD bagi mereka tidak terlalu perlu dan masih bisa ditunda, itu yang tidak benar," ujarnya.
Faktor selanjutnya adalah masih belum meratanya pelayanan publik yang bisa menerima penggunaan IKD, seperti perbankan dan perusahaan swasta.
Padahal, kata dia, identitas digital atau IKD justru lebih memudahkan kedua belah pihak, sebab jika sudah punya KTP digital, maka tidak perlu lagi mencantumkan syarat fotokopi identitas maupun dokumen lainnya.
"IKD juga bukan KTP, ada juga KK, jadi kalau KK-nya tertinggal maka IKD juga bisa ditunjukkan sebagai alat bukti," ucapnya.
"Kalau di kami sudah meminimalisasi menggunakan fotokopi KTP, makanya beberapa organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan bekerjasama dengan Dispendukcapil Surabaya," lanjutnya.
Eddy menyebut di tahun 2024 aktivasi IKD digenjot dengan konsep "jemput bola", seperti menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN yang ada di Surabaya.
Kemudian menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD.
Diharapkan jumlah masyarakat yang menggenggam KTP digital itu bisa bertambah.
"Kemarin kami turun di kelurahan, kecamatan, juga Mal Pelayanan Publik Siola itu kami melakukan perekaman, termasuk kalau minggu itu di mal, terus di car free day kami lakukan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan total aktivasi IKD selama tahun 2023 baru mencapai 188 ribu dari target jumlah wajib ber-KTP.
"Yang wajib KTP itu sekitar dua jutaan," kata Eddy di Surabaya, Rabu.
Eddy menjelaskan masih kecilnya jumlah aktivasi identitas digital itu karena kebanyakan masyarakat masih lebih cenderung memprioritaskan mengurus KTP konvensional atau dalam bentuk fisik.
"Pengurusan IKD bagi mereka tidak terlalu perlu dan masih bisa ditunda, itu yang tidak benar," ujarnya.
Faktor selanjutnya adalah masih belum meratanya pelayanan publik yang bisa menerima penggunaan IKD, seperti perbankan dan perusahaan swasta.
Padahal, kata dia, identitas digital atau IKD justru lebih memudahkan kedua belah pihak, sebab jika sudah punya KTP digital, maka tidak perlu lagi mencantumkan syarat fotokopi identitas maupun dokumen lainnya.
"IKD juga bukan KTP, ada juga KK, jadi kalau KK-nya tertinggal maka IKD juga bisa ditunjukkan sebagai alat bukti," ucapnya.
"Kalau di kami sudah meminimalisasi menggunakan fotokopi KTP, makanya beberapa organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan bekerjasama dengan Dispendukcapil Surabaya," lanjutnya.
Eddy menyebut di tahun 2024 aktivasi IKD digenjot dengan konsep "jemput bola", seperti menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN yang ada di Surabaya.
Kemudian menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD.
Diharapkan jumlah masyarakat yang menggenggam KTP digital itu bisa bertambah.
"Kemarin kami turun di kelurahan, kecamatan, juga Mal Pelayanan Publik Siola itu kami melakukan perekaman, termasuk kalau minggu itu di mal, terus di car free day kami lakukan," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024