Sekretaris Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Jawa Timur Kholiq Abdillah menyebut penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintahan mampu mempermudah kontrol keuangan agar tetap sesuai aturan.
"Sistem ini memudahkan semua OPD, mulai perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran," kata Kholiq melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Sabtu.
Dia menjelaskan melalui sistem digital yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terhubung dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) setempat
Karena itu, mulai dari proses pengelolaan, perencanaan, dan pelaporan bisa tercatat sepenuhnya di dalam sistem yang ada.
"Dengan begitu, kinerja pengelolaan keuangan akan sesuai aturan berlaku," ujarnya.
Sementara itu, Pranata Komputer Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Shofa Taftazanie menyatakan ada poin yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran belanja daerah, seperti halnya soal program dan target prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Perencanaan pengelolaan keuangan harus menyesuaikan itu," ujar dia.
Kemudian, setiap daerah memiliki standarisasi harga yang beragam sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian.
Artinya, lanjut dia, pengelolaan keuangan berbasis digital harus disesuaikan dengan aturan, serta program dan target nasional yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Sistem ini memudahkan semua OPD, mulai perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran," kata Kholiq melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Sabtu.
Dia menjelaskan melalui sistem digital yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terhubung dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) setempat
Karena itu, mulai dari proses pengelolaan, perencanaan, dan pelaporan bisa tercatat sepenuhnya di dalam sistem yang ada.
"Dengan begitu, kinerja pengelolaan keuangan akan sesuai aturan berlaku," ujarnya.
Sementara itu, Pranata Komputer Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Shofa Taftazanie menyatakan ada poin yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran belanja daerah, seperti halnya soal program dan target prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Perencanaan pengelolaan keuangan harus menyesuaikan itu," ujar dia.
Kemudian, setiap daerah memiliki standarisasi harga yang beragam sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian.
Artinya, lanjut dia, pengelolaan keuangan berbasis digital harus disesuaikan dengan aturan, serta program dan target nasional yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023