Pemerintah Kabupaten Bangkalan membentuk tim data objek pajak di setiap kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor tersebut.
"Ada 25 orang yang masuk dalam tim, tugasnya mencatat obyek pajak di tiap kecamatan seperti pertokoan dan beberapa usaha yang masuk kategori wajib pajak," kata Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie di Bangkalan, Madura, Senin.
Ia menjelaskan setiap obyek pajak dipasang banner bahwa usaha yang dilakukan termasuk wajib pajak. Tim yang terdiri dari petugas pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diwajibkan memberikan sosialisasi ke pelaku usaha yang terkena pajak.
"Sekarang fokus mereka pendataan, tahun 2024 start pemungutan pajak. Kita bukan mau mengambil hak dari pengusaha, tetapi pajak yang harus dibayar itu diambil dari pembeli," katanya.
Pihaknya mengaku sedang fokus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, seperti yang dilakukan sebelumnya 50 rumah makan dipasang banner bertuliskan belum bayar pajak.
Banner yang sudah dipasang itu lanjut Arief, sudah ada beberapa yang diturunkan karena sudah mau mengikuti ketentuan yang berlaku dan bersedia memasang dan mengaktifkan tapping box.
"Kita akan terus pantau, apakah nanti pajak yang dibayar sesuai dengan data yang dimiliki petugas pajak. Tapping box juga akan terus dipantau, petugas juga memiliki data," katanya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun, menyusut dibanding tahun 2022 sebesar Rp2,3 triliun lebih.
Anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber, mulai dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat hingga pendapatan transfer antar daerah atau bantuan keuangan (BK).
PAD Bangkalan pada 2022 tercatat sebesar Rp297,1 miliar lebih, di antaranya berasal dari pajak daerah sebesar Rp61,3 miliar, retribusi sebesar Rp15,4 miliar, lalu dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3,3 miliar, dan PAD yang sah lainnya sebesar Rp217 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Ada 25 orang yang masuk dalam tim, tugasnya mencatat obyek pajak di tiap kecamatan seperti pertokoan dan beberapa usaha yang masuk kategori wajib pajak," kata Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie di Bangkalan, Madura, Senin.
Ia menjelaskan setiap obyek pajak dipasang banner bahwa usaha yang dilakukan termasuk wajib pajak. Tim yang terdiri dari petugas pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diwajibkan memberikan sosialisasi ke pelaku usaha yang terkena pajak.
"Sekarang fokus mereka pendataan, tahun 2024 start pemungutan pajak. Kita bukan mau mengambil hak dari pengusaha, tetapi pajak yang harus dibayar itu diambil dari pembeli," katanya.
Pihaknya mengaku sedang fokus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, seperti yang dilakukan sebelumnya 50 rumah makan dipasang banner bertuliskan belum bayar pajak.
Banner yang sudah dipasang itu lanjut Arief, sudah ada beberapa yang diturunkan karena sudah mau mengikuti ketentuan yang berlaku dan bersedia memasang dan mengaktifkan tapping box.
"Kita akan terus pantau, apakah nanti pajak yang dibayar sesuai dengan data yang dimiliki petugas pajak. Tapping box juga akan terus dipantau, petugas juga memiliki data," katanya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan tahun 2023 sebesar Rp2,2 triliun, menyusut dibanding tahun 2022 sebesar Rp2,3 triliun lebih.
Anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber, mulai dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat hingga pendapatan transfer antar daerah atau bantuan keuangan (BK).
PAD Bangkalan pada 2022 tercatat sebesar Rp297,1 miliar lebih, di antaranya berasal dari pajak daerah sebesar Rp61,3 miliar, retribusi sebesar Rp15,4 miliar, lalu dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3,3 miliar, dan PAD yang sah lainnya sebesar Rp217 miliar.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023