Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur memberikan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 11.498 kader posyandu sebagai perlindungan dari risiko selama bekerja dalam penanganan stunting (gangguan pertumbuhan pada anak).
"Ini apresiasi kepada para kader yang terus dan akan mendampingi para balita dan ibu hamil. Saya harap, para kader posyandu lebih terpacu bersama kami melakukan penanganan agar Banyuwangi bisa segera zero stunting," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi Jawa Timur, Kamis.
Dia menjelaskan, pada tahun 2022 kasus stunting di Banyuwangi mencapai 2.780 kasus, tercatat by name by addres dan dengan dilakukan berbagai tindakan penanganan hingga September 2023 turun menjadi 2.424 kasus (berkurang 356 kasus).
Pemkab Banyuwangi juga telah mengalokasikan anggaran percepatan penurunan stunting, anggaran tersebut dialokasikan di 25 kecamatan secara proporsional untuk intervensi nutrisi bagi ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun.
Dalam pelaksanaannya setiap kecamatan telah dibentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama kepala puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi berikan premi BPJS-TK 11.498 kader posyandu
"Kecamatan bekerja sama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telur, ikan, ayam, daging kepada bayi dan dan ibu hamil risiko tinggi," kata Ipuk.
Kader posyandu khusus dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi intervensi pemberian makanan tambahan, dan mereka mendampingi serta memastikan pemberian makanan tambahan yang diberikan telah dikonsumsi oleh ibu hamil risiko tinggi dan balita di bawah dua tahun yang rentan mengalami stunting. Mereka adalah yang telah dilaporkan secara harian lewat aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting.
Sebelumnya, Bupati Ipuk juga telah menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah ahli waris kader. Salah satunya saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, pada 4 Oktober 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Ini apresiasi kepada para kader yang terus dan akan mendampingi para balita dan ibu hamil. Saya harap, para kader posyandu lebih terpacu bersama kami melakukan penanganan agar Banyuwangi bisa segera zero stunting," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi Jawa Timur, Kamis.
Dia menjelaskan, pada tahun 2022 kasus stunting di Banyuwangi mencapai 2.780 kasus, tercatat by name by addres dan dengan dilakukan berbagai tindakan penanganan hingga September 2023 turun menjadi 2.424 kasus (berkurang 356 kasus).
Pemkab Banyuwangi juga telah mengalokasikan anggaran percepatan penurunan stunting, anggaran tersebut dialokasikan di 25 kecamatan secara proporsional untuk intervensi nutrisi bagi ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun.
Dalam pelaksanaannya setiap kecamatan telah dibentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang diketuai camat bersama kepala puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi berikan premi BPJS-TK 11.498 kader posyandu
"Kecamatan bekerja sama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telur, ikan, ayam, daging kepada bayi dan dan ibu hamil risiko tinggi," kata Ipuk.
Kader posyandu khusus dilibatkan untuk monitoring dan evaluasi intervensi pemberian makanan tambahan, dan mereka mendampingi serta memastikan pemberian makanan tambahan yang diberikan telah dikonsumsi oleh ibu hamil risiko tinggi dan balita di bawah dua tahun yang rentan mengalami stunting. Mereka adalah yang telah dilaporkan secara harian lewat aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting.
Sebelumnya, Bupati Ipuk juga telah menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah ahli waris kader. Salah satunya saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, pada 4 Oktober 2023.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023