Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jatim, menyatakan upaya pemerintah kota setempat dalam upaya mengentaskan kemiskinan tidak hanya melalui bantuan langsung tunai (BLT) melainkan juga melalui pemberdayaan warga.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu, mengapresiasi terselenggaranya penyaluran BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2023 di Surabaya.
"Pemberian bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga apalagi harga sembako lagi naik, namun bantuan sifatnya sementara. Jadi BLT bukan cara untuk mengentaskan kemiskinan, perlu penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Pemkot," kata Reni.
Oleh karena itu, Reni meminta agar Pemkot Surabaya melakukan klasifikasi kepada para penerima manfaat tersebut antara keluarga yang berada pada kategori usia produktif dan mereka yang sudah lanjut usia atau nonproduktif.
Baca juga: Sebanyak 1.118 warga miskin Surabaya dapat bantuan peralatan usaha
"Penerima BLT ini dipilah mana yang usianya masih produktif, sehingga bisa diintervensi dengan pemberdayaan. Apakah dengan kemudian mereka berusaha atau mereka juga bisa masuk di rumah padat karya," ujar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Harapannya, melalui pemberdayaan tersebut para keluarga ini bisa mandiri secara finansial, dengan begitu pada tahun berikutnya mereka tidak lagi menjadi penerima BLT karena mampu secara ekonomi.
"Sehingga memberi kesempatan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga usia produktif yang mau berusaha, di situlah pemerintah harus hadir apakah dengan bantuan modal atau bantuan skil," ujarnya.
Sementara itu, menurut tokoh perempuan Kota Surabaya tersebut, bagi penerima manfaat dengan anggota keluarga yang tidak lagi dalam usia produktif maka penyaluran bantuan perlu untuk tetap dilakukan.
"Mereka yang memang tidak ada usia produktif, maka BLT itu sifatnya untuk perlindungan," kata Reni.
Legislator PKS ini ikut menyalurkan BLT DBHCHT bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gedung Barunawati pada Kamis (5/10) lalu. Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyalurkan BLT dan bantuan peralatan usaha yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2023.
BLT dan modal peralatan usaha ini diberikan kepada masyarakat miskin yang belum tercakup bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tercatat ada sejumlah 700 keluarga penerima manfaat yang telah menerima bantuan pada kegiatan itu.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan pemberian bantuan sarana usaha itu diberikan sebagaimana prinsip dan komitmen pemkot dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebabnya, kata dia, DBHCT ini tidak hanya diberikan pemkot kepada masyarakat melalui BLT, tapi juga sarana usaha.
"Karena pemerintah kota berprinsip dari dulu, tidak semuanya menerima BLT saja. Tapi, bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan kehidupan warga itu, apakah dengan modal usaha atau bantuan seperti mesin jahit dan lain-lain," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu, mengapresiasi terselenggaranya penyaluran BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2023 di Surabaya.
"Pemberian bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga apalagi harga sembako lagi naik, namun bantuan sifatnya sementara. Jadi BLT bukan cara untuk mengentaskan kemiskinan, perlu penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Pemkot," kata Reni.
Oleh karena itu, Reni meminta agar Pemkot Surabaya melakukan klasifikasi kepada para penerima manfaat tersebut antara keluarga yang berada pada kategori usia produktif dan mereka yang sudah lanjut usia atau nonproduktif.
Baca juga: Sebanyak 1.118 warga miskin Surabaya dapat bantuan peralatan usaha
"Penerima BLT ini dipilah mana yang usianya masih produktif, sehingga bisa diintervensi dengan pemberdayaan. Apakah dengan kemudian mereka berusaha atau mereka juga bisa masuk di rumah padat karya," ujar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Harapannya, melalui pemberdayaan tersebut para keluarga ini bisa mandiri secara finansial, dengan begitu pada tahun berikutnya mereka tidak lagi menjadi penerima BLT karena mampu secara ekonomi.
"Sehingga memberi kesempatan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga usia produktif yang mau berusaha, di situlah pemerintah harus hadir apakah dengan bantuan modal atau bantuan skil," ujarnya.
Sementara itu, menurut tokoh perempuan Kota Surabaya tersebut, bagi penerima manfaat dengan anggota keluarga yang tidak lagi dalam usia produktif maka penyaluran bantuan perlu untuk tetap dilakukan.
"Mereka yang memang tidak ada usia produktif, maka BLT itu sifatnya untuk perlindungan," kata Reni.
Legislator PKS ini ikut menyalurkan BLT DBHCHT bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Gedung Barunawati pada Kamis (5/10) lalu. Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyalurkan BLT dan bantuan peralatan usaha yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2023.
BLT dan modal peralatan usaha ini diberikan kepada masyarakat miskin yang belum tercakup bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tercatat ada sejumlah 700 keluarga penerima manfaat yang telah menerima bantuan pada kegiatan itu.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan pemberian bantuan sarana usaha itu diberikan sebagaimana prinsip dan komitmen pemkot dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebabnya, kata dia, DBHCT ini tidak hanya diberikan pemkot kepada masyarakat melalui BLT, tapi juga sarana usaha.
"Karena pemerintah kota berprinsip dari dulu, tidak semuanya menerima BLT saja. Tapi, bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan kehidupan warga itu, apakah dengan modal usaha atau bantuan seperti mesin jahit dan lain-lain," ujarnya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023