Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta sebanyak 184 kepala sekolah SMA/SMK dan SLB se-Jatim yang baru dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa, untuk meningkatkan prestasi dan menjaga integritas.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim ini juga menekankan tiga poin pada para kepala sekolah, mengingat dinamika pendidikan yang terus berubah yaitu memastikan kepala sekolah, guru dan peserta didik tidak ada yang tidak Pancasilais.
"Saya pesan pada mereka apa yang terjadi baru-baru ini, seluruh prestasi pendidikan kita seolah-olah dinafikkan ketika ditemukan penjualan seragam di salah satu koperasi sekolah yang lebih mahal dibanding pasar. Dalam waktu sehari surat edaran saya minta dikeluarkan oleh kepala dinas, koperasi harus tetap berjalan dan untuk sementara jangan menjual seragam di sekolah," katanya.
"Ini penting untuk terus disosialisasikan dan ditaati oleh kepala sekolah," tambah dia.
Kedua, Khofifah meminta agar kepala sekolah terus menjaga prestasi yang selama ini menjadi bagian penting pencapaian akademik satuan pendidikan.
Ia menyebut prestasi tersebut terbukti sejak tahun 2020, yaitu peserta didik Jatim paling banyak diterima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tanpa tes. Tertinggi se-Indonesia.
Kemudian, dilanjutkan pada tahun 2021-2023 peserta didik juga diterima PTN baik jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), ujian tertulis berbasis komputer-Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tertinggi di seluruh Indonesia.
"Tiga hal ini saya pesan pada mereka untuk terus dijaga, dikembangkan dan secara khusus meminta pendampingan karena akan diselenggarakan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK pada bulan Oktober ini, di mana Jatim menjadi tuan rumah. Tentu semangat kepala sekolah dan tim harus terus berkobar. Dan kami harapkan juara umum LKS SMK bisa direbut Jawa Timur," ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai menjelaskan pelantikan ini terbagi menjadi dua jenis rotasi, yakni pertama promosi. Jabatan ini untuk mengisi kekosongan satuan pendidikan yang kepala sekolahnya sudah pensiun atau meninggal dunia.
Kedua mutasi, agar satuan pendidikan mendapat penyegaran, peningkatan status dari sekolah dan evaluasi.
"Kemarin mungkin ada gejolak berbagai hal tentu ada evaluasi. Karena tidak mungkin terus ada kekosongan lama dan harus ada penyegaran. Tidak mungkin juga kita biarkan kepala sekolah menempati jabatan dalam waktu yang cukup lama, jadi kita mutasi kami lakukan penyegaran," ujarnya.
Pria yang juga menjabat Pj Wali Kota Batu ini juga menyebut, ke-184 kepala sekolah tidak seluruhnya menempati satuan pendidikan.
"Hanya 70-an sekian akan menempati kekosongan jabatan kepala sekolah diisi oleh calon kepala (cakep) sekolah, yang berasal dari guru penggerak, namun telah memiliki sertifikasi cakep," tuturnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023