Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan strategi Kota Pahlawan, Jawa Timur, mencapai 100 persen Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari buang air besar sembarangan (BABS).
"Pemkot Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman," kata Wali Kota Eri saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Air Minum dan Sanitasi Tahun 2023, yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan Pemkot Surabaya telah berkomitmen untuk meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman. Komitmen ini dilakukan sebagai tujuan untuk memakmurkan warga Kota Pahlawan.
"Di situlah kami menghitung betul, maka kebutuhan terkait sanitasi dan yang lainnya harus kami penuhi dalam waktu satu tahun ini. Sehingga, alhamdulillah terkait dengan ODF dan sanitasi, dalam waktu satu tahun bisa kita penuhi," katanya.
Wali Kota Eri juga memastikan sanitasi merupakan bentuk kesehatan yang menjadi prioritas harus dipenuhi oleh Pemkot Surabaya. Sebab, kata dia, untuk dapat menyelesaikan persoalan stunting maupun gizi buruk, maka harus dimulai dari lingkungan yang sehat.
"Sehat lingkungan itu dimulai dari terdekat kita, yaitu dari rumah kita. Karena itu, pemerintah kota mempunyai komitmen bagaimana rumah tidak layak huni apakah itu jamban atau jendela, kita perbaiki semuanya, karena kesehatan menuju sebuah kemakmuran," ujarnya.
Wali Kota Eri juga menyatakan bahwa bentuk komitmen dalam meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya.
"Dalam RPJPD dan RPJMD Surabaya, salah satunya adalah bagaimana tidak ada rumah tidak layak huni dan tidak ada lagi rumah yang tidak berjamban di Kota Surabaya, selesai di tahun 2023. Karena itulah semua anggaran kita prioritaskan," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Untuk itu, ia juga menuturkan bahwa kebahagiaan masyarakat itu adalah prioritas dari Kota Surabaya. Untuk mencapai kebahagiaan itu, kata dia, maka stunting, gizi buruk, rumah tidak layak huni, jamban hingga sanitasi lingkungan menjadi prioritas dari Pemkot Surabaya.
"Meskipun saya tahu betul bahwa ini bukan yang menjanjikan atau tidak menjadi primadona. Karena biasanya primadona itu adalah bangunan yang terlihat mata. Tapi, kalau ini saya katakan tidak populis, tapi harus kita ambil sebagai bagian dari tujuan negara kita dan agama kita," jelasnya.
Komitmen Pemkot Surabaya dalam memelihara lingkungan yang sehat juga telah dibuktikan dengan dukungan melalui peningkatan anggaran.
Tercatat pada tahun 2023, anggaran untuk pengadaan jamban di Surabaya mencapai Rp33,764 miliar. Besaran anggaran ini meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp2,035 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp2,196 miliar.
Tak hanya anggaran untuk pengadaan jamban di Surabaya yang meningkat pada tahun 2023. Namun, pemkot juga meningkatkan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada tahun 2023 menjadi Rp137,282 miliar. Besaran anggaran itu meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp34,172 miliar dan tahun 2021 yakni Rp23,907 miliar.
Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan untuk mencapai lingkungan yang sehat juga didukung oleh mitra kerja dan CSR dari para pemangku kepentingan di Surabaya, dimana dukungan pembiayaan ini juga meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp4,462 miliar, menjadi Rp11,515 miliar pada tahun 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Pemkot Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman," kata Wali Kota Eri saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Air Minum dan Sanitasi Tahun 2023, yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan Pemkot Surabaya telah berkomitmen untuk meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman. Komitmen ini dilakukan sebagai tujuan untuk memakmurkan warga Kota Pahlawan.
"Di situlah kami menghitung betul, maka kebutuhan terkait sanitasi dan yang lainnya harus kami penuhi dalam waktu satu tahun ini. Sehingga, alhamdulillah terkait dengan ODF dan sanitasi, dalam waktu satu tahun bisa kita penuhi," katanya.
Wali Kota Eri juga memastikan sanitasi merupakan bentuk kesehatan yang menjadi prioritas harus dipenuhi oleh Pemkot Surabaya. Sebab, kata dia, untuk dapat menyelesaikan persoalan stunting maupun gizi buruk, maka harus dimulai dari lingkungan yang sehat.
"Sehat lingkungan itu dimulai dari terdekat kita, yaitu dari rumah kita. Karena itu, pemerintah kota mempunyai komitmen bagaimana rumah tidak layak huni apakah itu jamban atau jendela, kita perbaiki semuanya, karena kesehatan menuju sebuah kemakmuran," ujarnya.
Wali Kota Eri juga menyatakan bahwa bentuk komitmen dalam meningkatkan capaian akses air minum dan sanitasi aman tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya.
"Dalam RPJPD dan RPJMD Surabaya, salah satunya adalah bagaimana tidak ada rumah tidak layak huni dan tidak ada lagi rumah yang tidak berjamban di Kota Surabaya, selesai di tahun 2023. Karena itulah semua anggaran kita prioritaskan," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Untuk itu, ia juga menuturkan bahwa kebahagiaan masyarakat itu adalah prioritas dari Kota Surabaya. Untuk mencapai kebahagiaan itu, kata dia, maka stunting, gizi buruk, rumah tidak layak huni, jamban hingga sanitasi lingkungan menjadi prioritas dari Pemkot Surabaya.
"Meskipun saya tahu betul bahwa ini bukan yang menjanjikan atau tidak menjadi primadona. Karena biasanya primadona itu adalah bangunan yang terlihat mata. Tapi, kalau ini saya katakan tidak populis, tapi harus kita ambil sebagai bagian dari tujuan negara kita dan agama kita," jelasnya.
Komitmen Pemkot Surabaya dalam memelihara lingkungan yang sehat juga telah dibuktikan dengan dukungan melalui peningkatan anggaran.
Tercatat pada tahun 2023, anggaran untuk pengadaan jamban di Surabaya mencapai Rp33,764 miliar. Besaran anggaran ini meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp2,035 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp2,196 miliar.
Tak hanya anggaran untuk pengadaan jamban di Surabaya yang meningkat pada tahun 2023. Namun, pemkot juga meningkatkan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada tahun 2023 menjadi Rp137,282 miliar. Besaran anggaran itu meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp34,172 miliar dan tahun 2021 yakni Rp23,907 miliar.
Selain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan untuk mencapai lingkungan yang sehat juga didukung oleh mitra kerja dan CSR dari para pemangku kepentingan di Surabaya, dimana dukungan pembiayaan ini juga meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp4,462 miliar, menjadi Rp11,515 miliar pada tahun 2023.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023