Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur menghibahkan dana sebesar Rp49,9 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada November 2024.
"Penandatanganan kesepakatan mengenai besaran anggaran Pilkada itu dilakukan antara saya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Addy Imansyah pada 30 Agustus 2023," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sampang Yuliadi Setiyawan di Sampang, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan, anggaran Pilkada 2024 itu lebih besar dibanding Pilkada 2018. Sebab, kala itu, APBD Kabupaten Sampang yang dihibahkan pada Pilkada 2018 sebesar Rp35,4 miliar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan digelar pada 27 Oktober 2023 antara Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Ketua KPU Sampang Addy Imansyah.
Menurut Yuliadi, secara umum postur anggaran Pilkada terbagi dalam tiga klasifikasi tahapan, yakni persiapan dan pelaksanaan sekitar sebesar Rp21 miliar atau 42 persen, lalu operasional dan administrasi perkantoran sebesar Rp6,9 miliar atau 41 persen dan honorarium pokja dan badan ad hoc sebesar Rp21,9 miliar atau 44 persen.
Penyusunan anggaran mengacu pada prinsip efesien, efektifitas dan akuntabilitas. Salah satunya dengan mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS), proyeksi pasangan calon, kelompok kerja penyelenggaran Pemilu dan biaya operasional petugas.
Menurut Ketua KPU Sampang Addy Imansyah, Pilkada di Kabupaten Sampang akan digelar di 1.404 TPS, yang tersebar di 180 desa dan kelurahan di 14 kecamatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Penandatanganan kesepakatan mengenai besaran anggaran Pilkada itu dilakukan antara saya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang Addy Imansyah pada 30 Agustus 2023," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sampang Yuliadi Setiyawan di Sampang, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan, anggaran Pilkada 2024 itu lebih besar dibanding Pilkada 2018. Sebab, kala itu, APBD Kabupaten Sampang yang dihibahkan pada Pilkada 2018 sebesar Rp35,4 miliar.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan digelar pada 27 Oktober 2023 antara Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Ketua KPU Sampang Addy Imansyah.
Menurut Yuliadi, secara umum postur anggaran Pilkada terbagi dalam tiga klasifikasi tahapan, yakni persiapan dan pelaksanaan sekitar sebesar Rp21 miliar atau 42 persen, lalu operasional dan administrasi perkantoran sebesar Rp6,9 miliar atau 41 persen dan honorarium pokja dan badan ad hoc sebesar Rp21,9 miliar atau 44 persen.
Penyusunan anggaran mengacu pada prinsip efesien, efektifitas dan akuntabilitas. Salah satunya dengan mengurangi jumlah tempat pemungutan suara (TPS), proyeksi pasangan calon, kelompok kerja penyelenggaran Pemilu dan biaya operasional petugas.
Menurut Ketua KPU Sampang Addy Imansyah, Pilkada di Kabupaten Sampang akan digelar di 1.404 TPS, yang tersebar di 180 desa dan kelurahan di 14 kecamatan.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023