Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengusulkan sebanyak 200 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tahun 2023 untuk mengisi kekosongan pegawai yang dibutuhkan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Madiun Haris Rahmanudin di Madiun, Senin mengatakan ratusan formasi yang diusulkan tersebut meliputi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan (nakes).
"Sesuai edaran dari Menteri PAN-RB, usulannya untuk daerah adalah PPPK semua. Sedangkan, CPNS untuk kementerian atau lembaga," ujar Haris.
Lebih lanjut dia menjelaskan, usulan formasi terbanyak adalah guru atau tenaga pendidik yang mencapai 105 formasi, kemudian isanya adalah tenaga kesehatan.
Kuota yang diusulkan berdasarkan hasil analisis dan ketersediaan anggaran yang nantinya seluruh PPPK direkrut itu mengisi jabatan fungsional di seluruh institusi di bawah naungan pemkot.
"Tahapannya setelah penyampaian formasi, nanti ada seleksi," kata dia.
Untuk diketahui, kuota tenaga pendidik bergantung pada formasi pembukaan sekolah tempat guru mengajar. Selain itu, guru mendapat opsi tawaran bisa mengikuti formasi di luar Kota Madiun sesuai kuota yang tersedia.
Sementara PPPK tenaga kesehatan, para peserta akan menjalani tes. Pelaksanaannya masih menunggu ketentuan dari Kementerian PAN-RB.
"Insya Allah pelaksanaannya sekitar bulan Septembee hingga Oktober 2023," tutur dia.
Haris menambahkan rekrutmen PPPK juga bertujuan sebagai upaya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Apalagi, lanjut dia, sudah ada surat edaran dari Kementerian PAN-RB terkait pendataan honorer K1 dan K2.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Madiun Haris Rahmanudin di Madiun, Senin mengatakan ratusan formasi yang diusulkan tersebut meliputi tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan (nakes).
"Sesuai edaran dari Menteri PAN-RB, usulannya untuk daerah adalah PPPK semua. Sedangkan, CPNS untuk kementerian atau lembaga," ujar Haris.
Lebih lanjut dia menjelaskan, usulan formasi terbanyak adalah guru atau tenaga pendidik yang mencapai 105 formasi, kemudian isanya adalah tenaga kesehatan.
Kuota yang diusulkan berdasarkan hasil analisis dan ketersediaan anggaran yang nantinya seluruh PPPK direkrut itu mengisi jabatan fungsional di seluruh institusi di bawah naungan pemkot.
"Tahapannya setelah penyampaian formasi, nanti ada seleksi," kata dia.
Untuk diketahui, kuota tenaga pendidik bergantung pada formasi pembukaan sekolah tempat guru mengajar. Selain itu, guru mendapat opsi tawaran bisa mengikuti formasi di luar Kota Madiun sesuai kuota yang tersedia.
Sementara PPPK tenaga kesehatan, para peserta akan menjalani tes. Pelaksanaannya masih menunggu ketentuan dari Kementerian PAN-RB.
"Insya Allah pelaksanaannya sekitar bulan Septembee hingga Oktober 2023," tutur dia.
Haris menambahkan rekrutmen PPPK juga bertujuan sebagai upaya untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Apalagi, lanjut dia, sudah ada surat edaran dari Kementerian PAN-RB terkait pendataan honorer K1 dan K2.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023