Pakar pendidikan asal Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Muchlas Samami menyarankan perlunya duduk bersama menemukan solusi dan jalan keluar terkait keuangan sekolah sehingga tidak ditemui dugaan pungutan liar, khususnya yang berstatus negeri.
"Dinas Pendidikan, guru, dan komite atau wali murid harus duduk bersama membicarakan bagaimana kondisi keuangan, lalu bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Katakanlah kemudian memerlukan dukungan dari masyarakat disepakati bersama. Kalau seperti itu jatuhnya bukan pungli," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Rabu.
Menurut Prof Muchlas, ada banyak kemungkinan kenapa sekolah masih melakukan pungli sehingga pemerintah daerah juga tidak bisa menutup mata, sebab terkadang ada hal dilematis yang dialami pihak sekolah.
Di satu sisi, kata dia, tidak boleh melakukan penarikan biaya, tapi anggaran dari pemerintah setempat yang diberikan kepada pihak sekolah tidak dapat mencukupi kebutuhan.
"Biasanya kalau dihadapkan dengan keadaan tersebut, sekolah mencari cara untuk mengumpulkan dana. Misalnya, mencari dana lewat komite sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau idenya infaq, saya tidak sependapat karena itu berhubungan dengan agama," ucap Prof Muchlas.
"Infaq itu sumbangan tak mengikat dan memaksa, kalau ditentukan besarnya, ya itu bukan infaq namanya. Kalau infaq, mau tidak mau terserah orangnya dan tidak memaksa," katanya menambahkan.
Prof Muchlas juga mengapresiasi sikap tegas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membebastugaskan Kepala SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, karena dugaan pungli.
Kasus tersebut mencuat saat Gubernur Ganjar menerima aduan dugaan praktik pungli berkedok infaq setiap kenaikan kelas.
Temuan itu terkuak secara tidak sengaja saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7)
Gubernur Ganjar mengambil tindakan tegas dengan membebastugaskan Kepala SMK Negeri 1 Sale, Widodo, dari jabatannya karena terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pelajar.
Di salah satu kesempatannya di Jawa Tengah, Selasa malam, Ganjar menilai keputusan tegasnya menjadi pengingat agar kepala sekolah dan guru di mana pun tidak melakukan hal serupa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan telah mengecek dan menyelidiki langsung setelah kasus dugaan pungli di SMKN 1 Sale itu mencuat.
Pemeriksaan terhadap kepala SMKN 1 Sale juga dilakukan dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infaq untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah pada 2022.
Dari total 534 siswa, tercatat 460 siswa di antaranya sudah membayar, 44 siswa lain tidak membayar karena tergolong tidak mampu, dan 30 siswa sisanya tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun ke empat sekolah.
Dana yang terkumpul Rp130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala yang sudah mencapai 40 persen.
Widodo, yang diduga melakukan pungli, saat ini telah ditarik ke cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng dan sebagai penggantinya telah ditunjuk seorang Plh.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Dinas Pendidikan, guru, dan komite atau wali murid harus duduk bersama membicarakan bagaimana kondisi keuangan, lalu bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Katakanlah kemudian memerlukan dukungan dari masyarakat disepakati bersama. Kalau seperti itu jatuhnya bukan pungli," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Rabu.
Menurut Prof Muchlas, ada banyak kemungkinan kenapa sekolah masih melakukan pungli sehingga pemerintah daerah juga tidak bisa menutup mata, sebab terkadang ada hal dilematis yang dialami pihak sekolah.
Di satu sisi, kata dia, tidak boleh melakukan penarikan biaya, tapi anggaran dari pemerintah setempat yang diberikan kepada pihak sekolah tidak dapat mencukupi kebutuhan.
"Biasanya kalau dihadapkan dengan keadaan tersebut, sekolah mencari cara untuk mengumpulkan dana. Misalnya, mencari dana lewat komite sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau idenya infaq, saya tidak sependapat karena itu berhubungan dengan agama," ucap Prof Muchlas.
"Infaq itu sumbangan tak mengikat dan memaksa, kalau ditentukan besarnya, ya itu bukan infaq namanya. Kalau infaq, mau tidak mau terserah orangnya dan tidak memaksa," katanya menambahkan.
Prof Muchlas juga mengapresiasi sikap tegas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membebastugaskan Kepala SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang, karena dugaan pungli.
Kasus tersebut mencuat saat Gubernur Ganjar menerima aduan dugaan praktik pungli berkedok infaq setiap kenaikan kelas.
Temuan itu terkuak secara tidak sengaja saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7)
Gubernur Ganjar mengambil tindakan tegas dengan membebastugaskan Kepala SMK Negeri 1 Sale, Widodo, dari jabatannya karena terbukti melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pelajar.
Di salah satu kesempatannya di Jawa Tengah, Selasa malam, Ganjar menilai keputusan tegasnya menjadi pengingat agar kepala sekolah dan guru di mana pun tidak melakukan hal serupa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan telah mengecek dan menyelidiki langsung setelah kasus dugaan pungli di SMKN 1 Sale itu mencuat.
Pemeriksaan terhadap kepala SMKN 1 Sale juga dilakukan dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infaq untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah pada 2022.
Dari total 534 siswa, tercatat 460 siswa di antaranya sudah membayar, 44 siswa lain tidak membayar karena tergolong tidak mampu, dan 30 siswa sisanya tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun ke empat sekolah.
Dana yang terkumpul Rp130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala yang sudah mencapai 40 persen.
Widodo, yang diduga melakukan pungli, saat ini telah ditarik ke cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng dan sebagai penggantinya telah ditunjuk seorang Plh.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023