Surabaya - Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mempertanyakan pembongkaran jembatan "bailey" di jalan arteri yang menghubungkan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan Gempol, Kabupaten Pasuruan. "Jembatan itu disewa dengan dana mencapai Rp1,6 miliar. Tapi, ternyata tidak efektif," kata anggota Komisi D DPRD Jatim, Malik Efendi, di Surabaya, Sabtu. Bahkan, komisi yang membidangi pembangunan itu berencana memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim terkait tidak maksimalnya penempatan jembatan "bailey" sebagai jalur alternatif Porong. Tingginya biaya sewa itu tidak bisa digunakan maksimal karena jembatan itu hanya dipergunakan tidak lebih dari empat hari saat musim mudik Lebaran. "Karena singkatnya pemasangan jembatan 'bailey', maka anggaran sewa yang dipersiapkan mencapai Rp1,6 miliar sangat tidak masuk akal. Masak biaya sewa jembatan hanya beberapa hari saja mencapai angka setinggi itu," katanya. Lebih lanjut politikus asal daerah pilihan (dapil) Madura tersebut, meminta agar Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut. Apalagi anggaran tersebut berasal dari dana bencana yang disalurkan ke Dinas PU Bina Marga. "Ini harus bisa dipertanggungjawabkan, mana mungkin anggaran sebesar Rp 1,6 miliar habis hanya untuk sewa jembatan 'bailey' beberapa hari. Ini jelas tidak masuk akal," kata Malik. Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Jatim mengkritik tidak optimal dan pembangunan jembatan itu meninggalkan banyak masalah. Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo memerintahkan kalau jembatan "bailey" tersebut harus dibongkar. Hal itu untuk mempercepat pembangunan jembatan secara permanen yang dibuat dari beton. Bahkan dia yakin pada bulan Desember mendatang jembatan sudah bisa diresmikan penggunaannya. "Saat ini sudah ada dua tiang penyangga yang menancap sehingga tinggal meneruskan pembangunannya saja. Oleh karena itu, pembongkaran jembatan 'bailey' itu tidak bisa ditunda lagi," kata Gubernur. Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Dahlan menjanjikan bahwa pembangunan jembatan permanen bisa selesai dalam waktu sekitar 12 hari atau paling lambat sekitar satu bulan. Itu pun dengan satu syarat tidak ada yang menghalangi atau menunda pembangunan jembatan. "Pembongkaran jembatan 'bailey' sudah kami koordinasikan dengan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), termasuk untuk pembangunan jembatan beton," katanya. Dahlan menjelaskan bahwa jembatan yang akan dibangun adalah jenis jembatan beton pratekan (pre-stress) sepanjang 40 meter. Anggaran pembangunannya diambilkan dari APBN dan dilakukan oleh BPLS. Nantinya jembatan tersebut akan menghubungkan Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di sisi utara dengan Desa Ngasem, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, di sisi selatan.*

Pewarta:

Editor : M. Irfan Ilmie


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011