Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur berupaya menanggulangi kemiskinan dengan menjalankan program terpadu.
Pelaksana Tugas Bupati Bangkalan Mohni mengatakan bahwa pemerintah daerah juga berusaha memastikan program terpadu yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan tepat guna dan tepat sasaran.
"Sebab, jika hanya programnya baik, akan tetapi dalam pelaksanaan kurang tepat, maka hasilnya juga kurang baik," katanya di Bangkalan, Rabu.
Mohni menjelaskan pula bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan.
Di tingkat Pemerintah Kabupaten Bangkalan, ia melanjutkan, organisasi-organisasi perangkat daerah juga bekerja sama dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Penduduk miskin di Pamekasan turun menjadi 13,93 persen
"Dinas Pekerjaan Umum Bangkalan membuat program tentang bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dinas lain, seperti Dinas Pendidikan bisa memberikan bantuan beasiswa kepada keluarga itu, Dinas Kesehatan juga bisa memasukkan data keluarga miskin tersebut sebagai penerima bantuan iuran (Program Jaminan Nasional)," katanya.
Mohni mengatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah mencakup penyaluran bantuan sosial dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Bangkalan sebanyak 196 ribu jiwa lebih atau sekitar 19,44 persen dari total jumlah penduduk.
Dari jumlah itu, sebanyak 14.140 orang tercatat hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pendapatan kurang dari Rp383.200 per bulan.
Mohni mengatakan bahwa program terpadu juga dijalankan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem.
"Target pemerintah pusat pada 2024 nanti Indonesia bisa bebas dari kemiskinan ekstrem," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Pelaksana Tugas Bupati Bangkalan Mohni mengatakan bahwa pemerintah daerah juga berusaha memastikan program terpadu yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan tepat guna dan tepat sasaran.
"Sebab, jika hanya programnya baik, akan tetapi dalam pelaksanaan kurang tepat, maka hasilnya juga kurang baik," katanya di Bangkalan, Rabu.
Mohni menjelaskan pula bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan.
Di tingkat Pemerintah Kabupaten Bangkalan, ia melanjutkan, organisasi-organisasi perangkat daerah juga bekerja sama dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Penduduk miskin di Pamekasan turun menjadi 13,93 persen
"Dinas Pekerjaan Umum Bangkalan membuat program tentang bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dinas lain, seperti Dinas Pendidikan bisa memberikan bantuan beasiswa kepada keluarga itu, Dinas Kesehatan juga bisa memasukkan data keluarga miskin tersebut sebagai penerima bantuan iuran (Program Jaminan Nasional)," katanya.
Mohni mengatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah mencakup penyaluran bantuan sosial dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Bangkalan sebanyak 196 ribu jiwa lebih atau sekitar 19,44 persen dari total jumlah penduduk.
Dari jumlah itu, sebanyak 14.140 orang tercatat hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pendapatan kurang dari Rp383.200 per bulan.
Mohni mengatakan bahwa program terpadu juga dijalankan untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem.
"Target pemerintah pusat pada 2024 nanti Indonesia bisa bebas dari kemiskinan ekstrem," katanya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023