Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta komisi pemilihan umum (KPU) setempat berupaya meminimalkan potensi kehilangan hak suara khususnya dari kalangan pekerja pada Pemilu 2024.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengatakan, belum adanya perumusan dari KPU Surabaya untuk menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pemilih yang merantau atau pekerja yang tetap bekerja pada masa libur, membuat hak suara mereka terancam hilang.
"Kami berharap KPU Surabaya bergandengan tangan dengan pemerintah setempat untuk meminimalkan kehilangan hak suara masyarakat ketika pemilu berlangsung," kata Ayu panggilan akrabnya.
Menurut dia, hal itu telah disampaikan dengan para anggota KPU Surabaya terkait persiapan jelang Pemilu 2024 saat menggelar rapat dengar pendapat di ruang Komisi A belum lama ini.
Baca juga: Komisi B dorong percepatan realisasi air minum kemasan poduksi PDAM Surabaya
Keluhan para pekerja yang khawatir tidak bisa mencoblos itu juga disampaikan kepada Komisi A belum lama ini. Para pekerja tersebut, lanjut dia, tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena terkendala pekerjaan.
Sedangkan yang terjadi selama ini, waktu pencoblosan berdekatan dengan waktu bekerja para pekerja tersebut.
"Makanya perlu campur tangan pemerintah kota agar menyosialisasikan kepada para pengusaha untuk diberikan kelonggaran. Bisa mencoblos di sekitar tempat bekerja atau di tempat tinggal masing-masing. Mulai sekarang perlu disosialisasikan agar mereka segera mengurus form apa saja yang diperlukan," kata Ayu.
Ia berharap, semua lini bisa bekerja sama untuk menyukseskan jalannya pemilu. Termasuk peran serta pemerintah untuk menjembatani KPU menyampaikan ke para pengusaha atau pemilik mal agar ikut berpartisipasi.
Politikus Partai Golkar ini menilai, selama ini kinerja KPU sudah bagus dalam menjalankan tupoksinya. Hanya saja, kendala yang dirasakan oleh para pekerja ini segera dicarikan jalan keluar agar masalah seperti ini tidak selalu terjadi ketika pemilu digelar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengatakan, belum adanya perumusan dari KPU Surabaya untuk menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pemilih yang merantau atau pekerja yang tetap bekerja pada masa libur, membuat hak suara mereka terancam hilang.
"Kami berharap KPU Surabaya bergandengan tangan dengan pemerintah setempat untuk meminimalkan kehilangan hak suara masyarakat ketika pemilu berlangsung," kata Ayu panggilan akrabnya.
Menurut dia, hal itu telah disampaikan dengan para anggota KPU Surabaya terkait persiapan jelang Pemilu 2024 saat menggelar rapat dengar pendapat di ruang Komisi A belum lama ini.
Baca juga: Komisi B dorong percepatan realisasi air minum kemasan poduksi PDAM Surabaya
Keluhan para pekerja yang khawatir tidak bisa mencoblos itu juga disampaikan kepada Komisi A belum lama ini. Para pekerja tersebut, lanjut dia, tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena terkendala pekerjaan.
Sedangkan yang terjadi selama ini, waktu pencoblosan berdekatan dengan waktu bekerja para pekerja tersebut.
"Makanya perlu campur tangan pemerintah kota agar menyosialisasikan kepada para pengusaha untuk diberikan kelonggaran. Bisa mencoblos di sekitar tempat bekerja atau di tempat tinggal masing-masing. Mulai sekarang perlu disosialisasikan agar mereka segera mengurus form apa saja yang diperlukan," kata Ayu.
Ia berharap, semua lini bisa bekerja sama untuk menyukseskan jalannya pemilu. Termasuk peran serta pemerintah untuk menjembatani KPU menyampaikan ke para pengusaha atau pemilik mal agar ikut berpartisipasi.
Politikus Partai Golkar ini menilai, selama ini kinerja KPU sudah bagus dalam menjalankan tupoksinya. Hanya saja, kendala yang dirasakan oleh para pekerja ini segera dicarikan jalan keluar agar masalah seperti ini tidak selalu terjadi ketika pemilu digelar.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023