Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan agar setiap inovasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) harus berdampak kepada masyarakat.
Saat menutup pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) angkatan 1 dan 2 tahun 2023 di Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Khofifah mengingatkan agar aksi perubahan yang telah dipresentasikan oleh setiap peserta tidak sekadar konsep.
"Sehingga hasil PKA ini mampu membuat perubahan dan nilai tambah di lingkungan kerja masing-masing, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu.
Upaya reformasi birokrasi, lanjut Khofifah, harus berdampak secara tematik terhadap empat aspek utama sesuai kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yaitu, pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan dan Reformasi Birokrasi tematik.
Empat aspek utama tersebut menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.
“Reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian masalah riil di masyarakat, khususnya yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. Untuk itu reformasi birokrasi tematik harus fokus pada empat hal tersebut,” ujarnya.
Khofifah juga menyampaikan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance.
Indeks Reformasi Birokrasi Jatim tahun 2022 tercatat 80,11. Menurut Khofifah, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan birokrasi Pemprov Jatim semakin profesional dengan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
"Kami terus upayakan untuk mewujudkan transformasi birokrasi Indonesia berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif," tuturnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023