Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur menggandeng Ombudsman RI provinsi setempat untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari di Surabaya, Selasa, mengatakan terdapat banyak sekali pelayanan yang diampu mulai dari pemasyarakatan, keimigrasian hingga pelayanan hukum dan HAM.
 
"Kami tidak akan lemah dalam melakukan pengawasan, namun tetap memerlukan kolaborasi dengan Ombudsman RI untuk mengawasi kinerja jajaran kami mengingat pelayanan publik yang kami berikan sangat beragam," katanya saat bertandang ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jatim.
 
Hal ini, lanjut Imam, karena jajarannya selalu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan termasuk pelayanan bahan makanan untuk warga binaan.
 
"Untuk dapur lapas, kami pastikan dapur di 39 lapas dan rutan sudah mendapatkan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)," ucap Imam.
 
Namun, Imam juga mengatakan bahwa perlu ada kenaikan untuk biaya bahan makanan. Mengingat saat ini biaya untuk bahan makanan berkisar Rp 16-19 ribu per orang per hari.

"Kami berharap Ombudsman bisa membantu kami, misalnya dengan melakukan kajian-kajian terkait kebutuhan dasar warga binaan sehingga pelayanan kepada warga binaan bisa lebih optimal," tuturnya.
 
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan persoalan bahan makanan perlu dicarikan solusi terutama untuk kualitas beras.
 
"Jangan sampai muncul keluhan. Apalagi sampai menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban," katanya.
 
Untuk ke depan, Agus berharap komunikasi yang sudah baik bisa tetap dijaga terutama dalam penanganan pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan hukum dan HAM.
 
"Ketika ada pengaduan terhadap pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jatim, kami berharap bisa diselesaikan terlebih dahulu, kami yakin dari kanwil sudah memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang baik," kata Agus.

Sementara itu, Kadiv Administrasi Kanwilkumham Jatim Saefur Rochim berharap Ombudsman RI Jatim bisa mendampingi jajarannya dalam proses pembangunan zona integritas. Mengingat saat ini di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim telah ada sebelas satuan kerja yang diusulkan ke panel tim penilai internal.
 
"Kami juga berharap pak Agus bisa menjadi perwakilan eksper yang akan menjadi responden KPK dalam Survei Penilaian Integritas (SPI)," ujarnya.

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Fiqih Arfani


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023