Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur menargetkan bisa meraih predikat opini pengawasan pelayanan publik (OPPP) dengan nilai 88 atau zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI pada 2024.
 
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Sidoarjo, Jumat mengatakan, dari tahun ke tahun pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan level. Tercatat di tahun 2021 mendapat nilai 76 atau masuk zona kuning, dan naik pada tahun 2022 menjadi 84,46 atau masuk zona hijau.

"Bukan tidak mungkin tahun depan akan mendapatkan nilai zona hijau kualitas tertinggi, karena saat ini kami terus berbenah khususnya dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Gus Muhdlor di Sidoarjo.
 
Menurutnya, pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik pada lembaga pemerintah yang dilakukan oleh Ombudsman RI bisa mendorong Pemkab Sidoarjo terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Hal ini bukan soal nilai saja yang kita kejar, tetapi yang terpenting substansi masyarakat terlayani dengan baik. Termasuk di dalamnya masalah respons time (kecepatan waktu) serta indeks kepuasan masyarakat," katanya.
 
Jemsly Hutabarat selaku Perwakilan Ombudsman RI saat melakukan kunjungan ke Pemkab Sidoarjo memaparkan ada 4 indikator penilaian, pertama kepatuhan, kedua penilaian mal administrasi masyarakat pengguna, ketiga kompetensi frontliner dan back office, dan keempat pengaduan publik.
 
“Pada penilaian ini, kami akan memberikan semacam rapor. Jadi selain sertifikat, kami menyerahkan rapor penilaiannya, nanti bisa dilihat, mana yang perlu dinaikkan angkanya, skornya, mana yang perlu diperbaiki," tuturnya.
 
Dalam penilaian ini, kata dia, pada kategori pelayanan publik, ombudsman menilai langsung ke masyarakat. Di antaranya bagaimana masyarakat melihat, merasakan, dan punya kesan terhadap pelayanan publik yang diberikan termasuk bagaimana pengaduan-pengaduan mereka diproses.

Rahmat Muhajirin, anggota DPR RI berharap adanya ombudsman ini mampu mencetak kabupaten atau kota yang memiliki pelayanan baik untuk masyarakatnya. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, DPR RI meminta ombudsman bekerja efektif dan efisien.
 
"Saya minta agar ombudsman melalukan terobosan-terobosan yang mampu meningkatkan layanan publik yang terbaik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Sejauh ini, elite politik kita belum mampu melakukan pengawasan yang tajam sehingga saya yakin ombudsman mampu dalam hal ini," tuturnya.
 
Saat ini 7 lokus yang menjadi penilaian ombudsman juga sedang melakukan evaluasi yaitu menggandeng asisten ombudsman terhadap 110 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dari evaluasi yang akan dilakukan ini, diharapkan tahun 2024 seluruh OPD mendapatkan predikat zona hijau.

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Abdullah Rifai


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023