Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendorong pemerintah kota (pemkot) lebih mengutamakan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga setempat, di tengah potensi urbanisasi masyarakat pasca Lebaran 2023.
"Tetapi kami juga menyadari perusahaan juga membutuhkan kompetensi dan kapasitas, jadi tidak hanya identitas wilayah asal. Ini tantangan Kota Surabaya, karena pemkot juga memiliki tugas menurunkan angka kemiskinan," kata Reni kepada ANTARA, Kamis.
Pemerintah kota disebutnya harus lebih memasifkan pelaksanaan program pelatihan kerja maupun pemberdayaan, guna memperkuat daya saing warga Surabaya di tengah potensi arus urbanisasi.
"Karena di satu sisi saya mendorong Pemkot Surabaya lebih mengutamakan tenaga kerja warga Surabaya," ujarnya.
Reni tak memungkiri Kota Surabaya yang dikenal sebagai Ibu Kota Jawa Timur, sekaligus kawasan perdagangan dan jasa di wilayah timur Indonesia memang menjadi magnet menarik kedatangan masyarakat asal luar daerah untuk mencari lapangan pekerjaan.
"Arus ekonomi di Surabaya yang bisa dikatakan tinggi itu menarik kesempatan kerja bagi warga dari luar. Ini menjadi tantangan buat warga Surabaya," ucapnya.
Kendati demikian, dia menyebut bahwa urbanisasi memang sebuah kewajaran yang sering terjadi di kota besar. Namun, hal itu harus disikapi dengan bijak oleh Pemkot Surabaya, khususnya memberi prioritas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
"Surabaya ini kota yang terbuka, apalagi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) itu bisa saja masuk ke Surabaya," kata Reni.
Dia menyarankan pengawasan harus melibatkan pengurus RT/RW di masing-masing wilayah perkampungan dan perumahan. Selain itu, pengelola apartemen juga diminta menerapkan hal serupa.
Mereka diminta melakukan pendataan kepada para pendatang yang ingin tinggal di Surabaya. Tujuannya untuk mengetahui alasan kedatangan mereka, apakah untuk bekerja maupun menempuh pendidikan.
"Diharapkan kalau tidak ada aktifitas, apakah itu belajar atau bekerja sebaiknya tidak menetap lama di Surabaya. Kalau hanya bertamu, silahturahmi, atau berlibur dipersilahkan," ucapnya.
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i mengatakan para pendatang yang baru saja tiba dan memiliki rencana tinggal di Surabaya dalam waktu lama, lantaran memiliki alasan kuat harus diberikan kelonggaran oleh pemerintah kota.
"Kemudian kalau ada keluarga, punya keterampilan, pokoknya ada tempat yang dituju menurut saya itu diberi kelonggaran," ujarnya.
Imam juga meminta para pendatang agar melaporkan kedatangannya ke pengurus RT/RW di masing-masing tempat tinggalnya.
"Sehingga nanti betul-betul pemkot bisa membuatkan kartu penduduk musiman, sehingga gampang didata. Kalau ada apa-apa pemkot bisa melakukan intervensi atau melakukan respons," tutur dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Tetapi kami juga menyadari perusahaan juga membutuhkan kompetensi dan kapasitas, jadi tidak hanya identitas wilayah asal. Ini tantangan Kota Surabaya, karena pemkot juga memiliki tugas menurunkan angka kemiskinan," kata Reni kepada ANTARA, Kamis.
Pemerintah kota disebutnya harus lebih memasifkan pelaksanaan program pelatihan kerja maupun pemberdayaan, guna memperkuat daya saing warga Surabaya di tengah potensi arus urbanisasi.
"Karena di satu sisi saya mendorong Pemkot Surabaya lebih mengutamakan tenaga kerja warga Surabaya," ujarnya.
Reni tak memungkiri Kota Surabaya yang dikenal sebagai Ibu Kota Jawa Timur, sekaligus kawasan perdagangan dan jasa di wilayah timur Indonesia memang menjadi magnet menarik kedatangan masyarakat asal luar daerah untuk mencari lapangan pekerjaan.
"Arus ekonomi di Surabaya yang bisa dikatakan tinggi itu menarik kesempatan kerja bagi warga dari luar. Ini menjadi tantangan buat warga Surabaya," ucapnya.
Kendati demikian, dia menyebut bahwa urbanisasi memang sebuah kewajaran yang sering terjadi di kota besar. Namun, hal itu harus disikapi dengan bijak oleh Pemkot Surabaya, khususnya memberi prioritas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
"Surabaya ini kota yang terbuka, apalagi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) itu bisa saja masuk ke Surabaya," kata Reni.
Dia menyarankan pengawasan harus melibatkan pengurus RT/RW di masing-masing wilayah perkampungan dan perumahan. Selain itu, pengelola apartemen juga diminta menerapkan hal serupa.
Mereka diminta melakukan pendataan kepada para pendatang yang ingin tinggal di Surabaya. Tujuannya untuk mengetahui alasan kedatangan mereka, apakah untuk bekerja maupun menempuh pendidikan.
"Diharapkan kalau tidak ada aktifitas, apakah itu belajar atau bekerja sebaiknya tidak menetap lama di Surabaya. Kalau hanya bertamu, silahturahmi, atau berlibur dipersilahkan," ucapnya.
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i mengatakan para pendatang yang baru saja tiba dan memiliki rencana tinggal di Surabaya dalam waktu lama, lantaran memiliki alasan kuat harus diberikan kelonggaran oleh pemerintah kota.
"Kemudian kalau ada keluarga, punya keterampilan, pokoknya ada tempat yang dituju menurut saya itu diberi kelonggaran," ujarnya.
Imam juga meminta para pendatang agar melaporkan kedatangannya ke pengurus RT/RW di masing-masing tempat tinggalnya.
"Sehingga nanti betul-betul pemkot bisa membuatkan kartu penduduk musiman, sehingga gampang didata. Kalau ada apa-apa pemkot bisa melakukan intervensi atau melakukan respons," tutur dia.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023