Manila - Pemerintah Filipina, Sabtu, mengecam penculikan terhadap para warga sipil oleh pemberontak Maois dan mendesak pemberontak itu membebaskan mereka tanpa cedera jika mereka serius untuk melanjutkan perundingan perdamaian. Tim perunding pemerintah mengatakan pihaknya menyatakan terkejut dengan rencana pemberontak untuk menyeret para sandera seorang wali kota dan empat petugas penjara ke apa yang mereka sebut "pengadilan revolusioner" di mana hukuman paling berat adalah hukuman mati. "Kelompok pemberontak itu bukan sebuah negara dan bukan satu pmerintah yang diakui. Kelompok pemberontak itu tidak dapat melakukan tindakan seperti itu," kata para perunding dalam satu pernyataan yang menuntut pembebasan para sandera tanpa syarat. "Kami cemas bahwa sejumlah mereka menderita kesehatan yang buruk dan kurang gizi. Kami mendesak NPA (Tentara Rakyat Baru) memikul tanggung jawab langsung atas keselamatan mereka, dan bagi kondisi kesehataan yang mereka alami. Sebuah pernyataan NPA menegaskan hak-hak para sandera akan dilindungi di "pengadilan rakyat" tetapi mengabaikan tuntutan pembebasan mereka. Wali kota Henry Dano dianggap tidak bersalah sampai tuduhan itu terbukti. Mereka memiliki hak untuk mendapat penasehat hukum dan memperoleh hak-hak hukum dasar lainnya," tambah pernyataan itu. Pemberontak menculik Henry Dano, wali kota sebuah kota di Filipina seltan yang terpencil dalam serangkaian serangan 6 Agustus yang juga menewaskan dua tentara dan empat tentara pemerintah lainnya cedera.(ANTARA/AFP)

Pewarta:

Editor : M. Irfan Ilmie


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011