Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengimbau bupati/wali kota menggunakan lembaga penyiaran berupa radio dan televisi yang mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR).
"Selain agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga penyiaran tersebut diawasi oleh KPID Jatim, sehingga meminimalisasi isi siaran yang melanggar peraturan maupun tersebarnya informasi palsu," kata Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu.
Adapun bentuk lembaga penyiaran yang berizin yang bisa dimanfaatkan, seperti Lembaga Penyiaran Publik/Publik Lokal (LPP/LPPL), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
Yosua mengimbau pemerintah daerah untuk memperhatikan lembaga penyiaran lokal, baik radio maupun televisi di daerah.
"Lembaga penyiaran lokal membantu dalam penyerapan tenaga kerja lokal, menyiarkan potensi daerah dan mendukung pembangunan lewat pajak yang dibayarkan. Tata kelola LPPL juga harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah," ujar Yosua.
Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor 480/347/114/IV/2023 dan telah dikirimkan ke bupati/wali kota se-Jatim. Ini merupakan upaya KPID Jatim mendukung diseminasi informasi pembangunan melalui lembaga penyiaran berizin dan mendukung potensi lokal.
Koordinator Pengawasan Bidang Isi Siaran KPID Jatim Sundari mengatakan lembaga penyiaran yang tak berizin tidak diawasi oleh KPID Jatim. Alhasil, kualitas isi siarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi membawa dampak buruk bagi publik.
"KPID Jatim tidak bisa menindak bila ada pelanggaran standar program siaran di lembaga penyiaran tak berizin, seperti konten seksual, kekerasan, siaran partisan, ataupun menjelekkan kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat bisa melapor ke kepolisian dan Balai Monitoring SFR Kelas 1 Surabaya saat ada pelanggaran siaran dari lembaga tak berizin," kata Sundari.
Untuk koordinasi lebih lanjut dan permintaan daftar lembaga penyiaran lokal yang telah mempunyai IPP dan ISR, kata dia, para bupati dan wali kota dapat menghubungi Hotline KPID Jatim (08113501919).
Selain itu, masyarakat juga bisa mengadu ke KPID Jatim ketika menemukan konten siaran yang bermuatan seksual, kekerasan, pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan siaran partisan. Caranya dengan menyebutkan nama lembaga penyiaran, program siaran, jam siaran, dan bukti rekam.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Selain agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga penyiaran tersebut diawasi oleh KPID Jatim, sehingga meminimalisasi isi siaran yang melanggar peraturan maupun tersebarnya informasi palsu," kata Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu.
Adapun bentuk lembaga penyiaran yang berizin yang bisa dimanfaatkan, seperti Lembaga Penyiaran Publik/Publik Lokal (LPP/LPPL), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
Yosua mengimbau pemerintah daerah untuk memperhatikan lembaga penyiaran lokal, baik radio maupun televisi di daerah.
"Lembaga penyiaran lokal membantu dalam penyerapan tenaga kerja lokal, menyiarkan potensi daerah dan mendukung pembangunan lewat pajak yang dibayarkan. Tata kelola LPPL juga harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah," ujar Yosua.
Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor 480/347/114/IV/2023 dan telah dikirimkan ke bupati/wali kota se-Jatim. Ini merupakan upaya KPID Jatim mendukung diseminasi informasi pembangunan melalui lembaga penyiaran berizin dan mendukung potensi lokal.
Koordinator Pengawasan Bidang Isi Siaran KPID Jatim Sundari mengatakan lembaga penyiaran yang tak berizin tidak diawasi oleh KPID Jatim. Alhasil, kualitas isi siarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi membawa dampak buruk bagi publik.
"KPID Jatim tidak bisa menindak bila ada pelanggaran standar program siaran di lembaga penyiaran tak berizin, seperti konten seksual, kekerasan, siaran partisan, ataupun menjelekkan kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat bisa melapor ke kepolisian dan Balai Monitoring SFR Kelas 1 Surabaya saat ada pelanggaran siaran dari lembaga tak berizin," kata Sundari.
Untuk koordinasi lebih lanjut dan permintaan daftar lembaga penyiaran lokal yang telah mempunyai IPP dan ISR, kata dia, para bupati dan wali kota dapat menghubungi Hotline KPID Jatim (08113501919).
Selain itu, masyarakat juga bisa mengadu ke KPID Jatim ketika menemukan konten siaran yang bermuatan seksual, kekerasan, pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan siaran partisan. Caranya dengan menyebutkan nama lembaga penyiaran, program siaran, jam siaran, dan bukti rekam.(*)
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023