Pemkab Sidoarjo meminta perusahaan alih daya jaga harmonisasi industri

 

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Sidoarjo, Rabu mengatakan, menutup buku tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo 7, 53 persen tertinggi nomor dua di Jawa Timur.

 

"Pemulihan ekonomi di Sidoarjo lebih cepat dari perkiraan karena sempat minus 3,69 persen saat pandemi tahun 2020. Kabar baiknya lagi investasi yang masuk mencapai Rp14,1 triliun.

Capaian tersebut naik 100 persen dibanding tahun 2021 sebesar Rp7,1 triliun," ucapnya saat Bimtek Penguatan Perusahaan Alih Daya di Era Industrialisasi dan Digitalisasi di Ruang Rapat Nusantara, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

 

Ia mengatakan, tren investasi yang positif tersebut harus dipertahankan, salah satunya dengan menjaga harmonisasi industri.

 

Oleh sebab itu, Gus Muhdlor sapaan akrabnya meminta kepada seluruh perusahaan alih daya yang ada di Kabupaten Sidoarjo bekerja secara profesional dan bersaing secara sehat demi terciptanya harmonisasi industri.

 

"Salah satu untuk menciptakan harmonisasi industri itu, tidak membuka celah kecil pada saat melakukan kerja sama dengan klien atau perusahaan yang nantinya bisa menimbulkan disharmonisasi industri," ujarnya.

 

Dengan adanya harmonisasi industri, kata dia, diyakini mampu meningkatkan iklim investasi di Sidoarjo yang semakin gemilang karena saat ini dengan proyek pembangunan di Sidoarjo yang secara intens, mampu menarik iklim investasi dan optimisme masyarakat.

 

Ia mengatakan, kendala yang dialami oleh Sidoarjo saat ini adalah kepastian investasi terkait peruntukan lahan serta amdal PMA (Penanam Modal Asing) yang diambil alih oleh pusat.

 

"Dengan cara bekerjasama yang baik dan membuat orientasi yang konstruktif bagi Kabupaten Sidoarjo akan dapat menyelesaikan masalah investasi di Sidoarjo. Targetnya pada akhir tahun 2023 dua masalah tersebut terselesaikan," tuturnya.

 

Ia mengatakan, perusahaan alih daya merupakan sarana membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan ketiga menciptakan kondisi industrialisasi yang lebih kondusif melalui ketaatan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia akan terus memantau perusahaan agar mengikuti beberapa regulasi pemerintah untuk kelancaran pertumbuhan investasi di Sidoarjo.

 

"Sebanyak 50 perusahaan alih daya di Kabupaten Sidoarjo skala besar, sedang, dan kecil ini akan kami bimbing dengan baik, diantaranya terkait pemahaman dan kesepahaman agar dapat meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan dan dapat menyesuaikan di era digitalisasi ini," ucapnya.

 

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Usman pada kesempatan itu juga, ikut mendukung adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, para pengusaha, dan pekerja agar berjalan selaras dengan PP Nomor 35 tahun 2021 yaitu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, agar terwujud perlindungan tenaga alih daya.

 

DPRD meminta kepada perusahaan agar ikut menjaga produktifitas dan kesejahteraan pekerja.

 

"Saya minta juga kepada pemerintah turut masifkan pengawasan sistem hubungan kerja antar perusahaan dan pekerja alih daya," ucapnya.