Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Jawa Timur, membangun sinergitas antarorganisasi perangkat daerah demi mewujudkan program satu data di kota ini.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana mengatakan diperlukan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dan landasan dalam membuat suatu kebijakan bagi pemerintah daerah.
Untuk itu, Diskominfo Kota Kediri mengajak seluruh OPD selaku produsen data untuk menyajikan data yang akurat sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Dalam pengambilan kebijakan diperlukan data yang akurat, terpadu, terintegrasi agar proses pengambilan kebijakan seperti perencanaan hingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Kami selaku wali Satu Data ingin semua data yang ada di OPD yang terkait dengan tupoksinya masing-masing bisa kami himpun sehingga kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kota Kediri bisa tepat sasaran," kata Apip di Kediri, Kamis.
Apip menambahkan Satu Data bukan merupakan program pemerintah daerah, namun program dari pemerintah pusat yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Dalam Perpres dijelaskan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam membuat suatu kebijakan harus berpijak pada data yang betul-betul akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga program yang dihasilkan bisa tepat sasaran. Untuk itu kami ingin seluruh OPD di Pemkot Kediri bisa mengelola data sektoral dengan baik dan benar," kata dia.
Pihaknya juga kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri untuk mewujudkan program tersebut.
"Kami berkolaborasi dengan BPS dan mereka juga sangat terbuka jika ada dinas atau instansi yang kesulitan atau belum paham bisa langsung berkonsultasi untuk diarahkan dan dibimbing," ujar Apip.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut, lanjut dia, sekaligus sebagai persiapan karena di tahun depan akan ada evaluasi bagi semua OPD untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan data di satuan kerja masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Apip Permana mengatakan diperlukan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dan landasan dalam membuat suatu kebijakan bagi pemerintah daerah.
Untuk itu, Diskominfo Kota Kediri mengajak seluruh OPD selaku produsen data untuk menyajikan data yang akurat sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Dalam pengambilan kebijakan diperlukan data yang akurat, terpadu, terintegrasi agar proses pengambilan kebijakan seperti perencanaan hingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Kami selaku wali Satu Data ingin semua data yang ada di OPD yang terkait dengan tupoksinya masing-masing bisa kami himpun sehingga kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kota Kediri bisa tepat sasaran," kata Apip di Kediri, Kamis.
Apip menambahkan Satu Data bukan merupakan program pemerintah daerah, namun program dari pemerintah pusat yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Dalam Perpres dijelaskan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam membuat suatu kebijakan harus berpijak pada data yang betul-betul akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga program yang dihasilkan bisa tepat sasaran. Untuk itu kami ingin seluruh OPD di Pemkot Kediri bisa mengelola data sektoral dengan baik dan benar," kata dia.
Pihaknya juga kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri untuk mewujudkan program tersebut.
"Kami berkolaborasi dengan BPS dan mereka juga sangat terbuka jika ada dinas atau instansi yang kesulitan atau belum paham bisa langsung berkonsultasi untuk diarahkan dan dibimbing," ujar Apip.
Kegiatan rapat koordinasi tersebut, lanjut dia, sekaligus sebagai persiapan karena di tahun depan akan ada evaluasi bagi semua OPD untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan data di satuan kerja masing-masing.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022