Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, raih penghargaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2022.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Hadi Tjahjanto kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto, di Jakarta, Selasa (8/11). Penghargaan ini diberikan atas komitmen Banyuwangi menyediakan 20 persen RTH publik di wilayah perkotaan.
"Secara keseluruhan, hanya ada lima daerah yang menerima penghargaan RTH dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang," kata Dwi Yanto dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi.
Sebelumnya, tim Kementerian ATR/BPN telah melakukan penilaian pelaksanaan penyediaan RTH di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, 10-19 Oktober 2022.
Terpisah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut gembira penghargaan tersebut. Penghargaan ini sebagai dorongan untuk terus mempertahankan dan mengembangkan keberadaan RTH di Banyuwangi.
"Menyediakan ruang terbuka hijau di tengah perkotaan ini, tidaklah mudah. Apalagi di tengah kebutuhan atas lahan yang terus meningkat. Perlu komitmen kuat bisa mewujudkan RTH secara ideal," kata Ipuk.
Penyediaan RTH sendiri merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dalam regulasi tersebut, pemerintah harus menyediakan 20 persen RTH publik dan 10 persen untuk RTH privat. Amanat tersebut diwujudkan secara bertahap oleh Pemkab Banyuwangi dari 2011 dan tercapai pada tahun ini.
Wilayah perkotaan di Banyuwangi mencapai 15.319,53 Hektar. Sehingga RTH Publik yang harus dipenuhi minimal mencapai 3.063,91 hektare. Pada 2011, RTH di Banyuwangi baru 2.526,85 atau sekitar 16,49 persen. Pada 2021, meningkat jadi 2.539,72 hekatre atau sebesar 16,58 persen.
"Alhamdulillah, tahun ini sudah terpenuhi sebesar 3.091,49 hektare atau 20,18 persen," ujar dia.
Bupati Ipuk menambahkan, keberadaan RTH sangat penting. RTH di Banyuwangi dirancang sebagai ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat. Bahkan, sejumlah RTH di Banywuangi dibangun dengan melibatkan arsitek nasional. Sebut saja RTH Kedayunan Kabat oleh arsitek Yori Antar, RTH Sayu Wiwit oleh Andra Matin.
Begitu juga dengan RTH Taman Blambangan yang dirancang oleh Adi Purnomo, yang juga arsitek Pendopo Sabha Swagata yang kawasannya sangat asri didominasi rerumputan hijau.
RTH di Banyuwangi sendiri tidak hanya di kawasan perkotaan. Namun, menjangkau pula wilayah kecamatan dan kelurahan/ desa. Tercatat ada 120 RTH dengan total luas 47,680 hektare.
"Kami terus memperbanyak ruang-ruang publik, hingga saat ini kami telah membangun 120 RTH se-Banyuwangi agar masyarakat bisa saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan nyaman. Kami juga libatkan arsitek, ini bukti keseriusan kami agar ruang-ruang publik ini menjadi tempat yang sangat nyaman," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Hadi Tjahjanto kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto, di Jakarta, Selasa (8/11). Penghargaan ini diberikan atas komitmen Banyuwangi menyediakan 20 persen RTH publik di wilayah perkotaan.
"Secara keseluruhan, hanya ada lima daerah yang menerima penghargaan RTH dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang," kata Dwi Yanto dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi.
Sebelumnya, tim Kementerian ATR/BPN telah melakukan penilaian pelaksanaan penyediaan RTH di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, 10-19 Oktober 2022.
Terpisah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut gembira penghargaan tersebut. Penghargaan ini sebagai dorongan untuk terus mempertahankan dan mengembangkan keberadaan RTH di Banyuwangi.
"Menyediakan ruang terbuka hijau di tengah perkotaan ini, tidaklah mudah. Apalagi di tengah kebutuhan atas lahan yang terus meningkat. Perlu komitmen kuat bisa mewujudkan RTH secara ideal," kata Ipuk.
Penyediaan RTH sendiri merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dalam regulasi tersebut, pemerintah harus menyediakan 20 persen RTH publik dan 10 persen untuk RTH privat. Amanat tersebut diwujudkan secara bertahap oleh Pemkab Banyuwangi dari 2011 dan tercapai pada tahun ini.
Wilayah perkotaan di Banyuwangi mencapai 15.319,53 Hektar. Sehingga RTH Publik yang harus dipenuhi minimal mencapai 3.063,91 hektare. Pada 2011, RTH di Banyuwangi baru 2.526,85 atau sekitar 16,49 persen. Pada 2021, meningkat jadi 2.539,72 hekatre atau sebesar 16,58 persen.
"Alhamdulillah, tahun ini sudah terpenuhi sebesar 3.091,49 hektare atau 20,18 persen," ujar dia.
Bupati Ipuk menambahkan, keberadaan RTH sangat penting. RTH di Banyuwangi dirancang sebagai ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat. Bahkan, sejumlah RTH di Banywuangi dibangun dengan melibatkan arsitek nasional. Sebut saja RTH Kedayunan Kabat oleh arsitek Yori Antar, RTH Sayu Wiwit oleh Andra Matin.
Begitu juga dengan RTH Taman Blambangan yang dirancang oleh Adi Purnomo, yang juga arsitek Pendopo Sabha Swagata yang kawasannya sangat asri didominasi rerumputan hijau.
RTH di Banyuwangi sendiri tidak hanya di kawasan perkotaan. Namun, menjangkau pula wilayah kecamatan dan kelurahan/ desa. Tercatat ada 120 RTH dengan total luas 47,680 hektare.
"Kami terus memperbanyak ruang-ruang publik, hingga saat ini kami telah membangun 120 RTH se-Banyuwangi agar masyarakat bisa saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan nyaman. Kami juga libatkan arsitek, ini bukti keseriusan kami agar ruang-ruang publik ini menjadi tempat yang sangat nyaman," katanya. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022