Bupati Situbondo Karna Suswandi berharap penyaluran bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2022 bermanfaat bagi warga dan bantuan ini sebagai upaya menekan inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pemerintah berharap penyaluran bantuan ini bisa menekan inflasi. Saat ini, sudah ada beberapa Negara di dunia mengalami krisis ekonomi," kata Bung Karna, sapaan bupati, saat menyalurkan BLT DBHCHT di Kecamatan Besuki, Situbondo, Minggu (6/11) kemarin.
Dia menyebutkan, tahun ini Pemkab Situbondo menerima DBHCHT sekitar Rp47 miliar, dan dana itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan penegakan hukum.
Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengelola DBHCHT, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta untuk penegakan hukum melekat di Satpol PP.
Selain menyalurkan bansos BLT DBHCHT, kata Bung Karna, dirinya segera menyalurkan beberapa bantuan sosial lainnya, seperti bantuan pupuk kepada petani serta pembagian sembako untuk setiap desa 300 orang.
"Saya juga berharap agar masyarakat juga turut membantu pemerintah dalam mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai atau ilegal," kata Bupati Karna.
Data diperoleh, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran bansos BLT DBHCHT 2022 sebesar Rp4, 5 miliar, dan anggaran itu disalurkan kepada 4.536 keluarga penerima manfaat (KPM).
Penerima bantuan BLT DBHCHT terdiri dari buruh tani tembakau sebanyak 3.000 orang tersebar di 71 desa dan 14 Kecamatan. Ada 1.376 masyarakat kurang mampu yang tinggal di lima kecamatan masuk kategori kemiskinan ekstrem, serta sebanyak 150 orang buruh pabrik rokok dan 10 orang buruh pabrik rokok yang terkena PHK.
Masing-masing KPM BLT DBHCHT sebesar Rp300.000 dan disalurkan sekaligus sebesar Rp900.000 untuk bulan Agustus, September dan Oktober.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Pemerintah berharap penyaluran bantuan ini bisa menekan inflasi. Saat ini, sudah ada beberapa Negara di dunia mengalami krisis ekonomi," kata Bung Karna, sapaan bupati, saat menyalurkan BLT DBHCHT di Kecamatan Besuki, Situbondo, Minggu (6/11) kemarin.
Dia menyebutkan, tahun ini Pemkab Situbondo menerima DBHCHT sekitar Rp47 miliar, dan dana itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan penegakan hukum.
Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengelola DBHCHT, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPP, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta untuk penegakan hukum melekat di Satpol PP.
Selain menyalurkan bansos BLT DBHCHT, kata Bung Karna, dirinya segera menyalurkan beberapa bantuan sosial lainnya, seperti bantuan pupuk kepada petani serta pembagian sembako untuk setiap desa 300 orang.
"Saya juga berharap agar masyarakat juga turut membantu pemerintah dalam mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai atau ilegal," kata Bupati Karna.
Data diperoleh, Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran bansos BLT DBHCHT 2022 sebesar Rp4, 5 miliar, dan anggaran itu disalurkan kepada 4.536 keluarga penerima manfaat (KPM).
Penerima bantuan BLT DBHCHT terdiri dari buruh tani tembakau sebanyak 3.000 orang tersebar di 71 desa dan 14 Kecamatan. Ada 1.376 masyarakat kurang mampu yang tinggal di lima kecamatan masuk kategori kemiskinan ekstrem, serta sebanyak 150 orang buruh pabrik rokok dan 10 orang buruh pabrik rokok yang terkena PHK.
Masing-masing KPM BLT DBHCHT sebesar Rp300.000 dan disalurkan sekaligus sebesar Rp900.000 untuk bulan Agustus, September dan Oktober.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022