Situbondo (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Situbondo (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, meningkatkan status penyelidikan (lidik) menjadi penyidikan (sidik) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPP) setempat.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Huda Hazamal menjelaskan bahwa kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan rangkaian pemeriksaan dan memintai keterangan serta menganalisis dokumen di Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bidang Bina Marga pada Dinas PUPP tahun anggaran 2023-2024.
"Dalam perkembangan penanganan perkara di tahap penyelidikan, tim penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana dengan modus yang sama bukan hanya pada Bidang SDA, melainkan juga pada Bidang Bina Marga," ujarnya dalam keterangannya di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.
Berdasarkan hasil ekspose, lanjut Huda Hazamal, tim penyidik meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan guna dilakukan serangkaian tindakan, untuk mencari dan mengumpulkan bukti dugaan tindak pidana korupsi untuk menemukan tersangkanya.
Pada tahun anggaran 2023 dan 2024 pada Bidang Bina Marga dan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPP melaksanakan pengadaan barang/jasa yang seharusnya dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan maupun pedoman yang harus dipatuhi.
"Namun dalam prosesnya diduga terdapat pihak pihak yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah serta mencederai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain," katanya.
Huda Hazamal meminta kepada para pihak yang terlibat dalam perkara ini untuk kooperatif kepada penyidik dengan memberikan keterangan yang sesuai dengan kebenaran sehingga membuat perkara ini menjadi terang benderang.
"Dan mengenai segala upaya perintangan penyidikan tentunya akan kami proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.
