Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surabaya, Jawa Timur, saat ini tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2023.
Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Senin, mengatakan, tidak dianggarkannya rusunawa karena ketiadaan anggaran dari pemerintah pusat yang biasanya setiap tahun ada dua blok rusun yang dibangun dari anggaran pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).
"Sehingga 6.000 antrean rusun dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) masih harus bersabar untuk menanti konsep Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik)," kata Aning.
Menurut Aning, Rusunami saat ini digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) di sembilan lokasi yang berada di tanah milik PT Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dengan model kerja sama dengan pihak ketiga.
Menurut dia, informasi yang didapat kemungkinan rusunami pertama ada di area Wonorejo. Namun, lanjut dia, konsep rusunami ini meski belum uji publik sudah clear. Hal ini dikarenakan YKP bersedia untuk bermitra dengan Pemkot Surabaya.
"Semoga konsep kerja samanya bisa mengentaskan 6.000 antrean MBR yang belum punya rumah dan butuh rumah," ujar dia.
Aning juga mengingatkan terhadap warga rusunawa yang tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun dengan jeda waktu sembilan bulan betul-betul diverifikasi akurasi profilnya. Hal ini dilakukan agar tidak sampai menimbulkan permasalahan sosial baru.
"Karena banyaknya warga yang mengadu tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun," kata dia.
Sementara anggaran rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diajukan DPRKPP Surabaya begitu besar yakni Rp124 Miliar untuk 3.500 rutilahu. Anggaran ini meningkat berkali lipat dari 2022 senilai 900 rutilahu saja.
"Kami berharap dengan peta data yang jelas masyarakat yang keluar dari rusun betul-betul dipastikan sesuai dengan kondisi ideal tercoretnya MBR," kata dia.
Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnya mengatakan, pembangunan sembilan rusunami di Surabaya yang dimulai pada 2023 dikhususkan untuk warga yang sudah lepas dari status masyarakat berpenghasilan rendah.
"Rusunami disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lepas dari status MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan sebelumnya tinggal di rusunawa," kata Irvan.
Menurut dia, warga yang sudah lepas dari MBR itu diharapkan bisa memiliki rumah seperti rusunami dengan angsuran rendah. Sehingga, rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah.
Irvan menyebutkan sembilan titik lokasi pembangunan rusunami bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. Adapun lokasinya di antaranya berada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Senin, mengatakan, tidak dianggarkannya rusunawa karena ketiadaan anggaran dari pemerintah pusat yang biasanya setiap tahun ada dua blok rusun yang dibangun dari anggaran pusat melalui dana alokasi khusus (DAK).
"Sehingga 6.000 antrean rusun dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) masih harus bersabar untuk menanti konsep Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik)," kata Aning.
Menurut Aning, Rusunami saat ini digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) di sembilan lokasi yang berada di tanah milik PT Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dengan model kerja sama dengan pihak ketiga.
Menurut dia, informasi yang didapat kemungkinan rusunami pertama ada di area Wonorejo. Namun, lanjut dia, konsep rusunami ini meski belum uji publik sudah clear. Hal ini dikarenakan YKP bersedia untuk bermitra dengan Pemkot Surabaya.
"Semoga konsep kerja samanya bisa mengentaskan 6.000 antrean MBR yang belum punya rumah dan butuh rumah," ujar dia.
Aning juga mengingatkan terhadap warga rusunawa yang tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun dengan jeda waktu sembilan bulan betul-betul diverifikasi akurasi profilnya. Hal ini dilakukan agar tidak sampai menimbulkan permasalahan sosial baru.
"Karena banyaknya warga yang mengadu tercoret dari MBR dan harus keluar dari rusun," kata dia.
Sementara anggaran rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diajukan DPRKPP Surabaya begitu besar yakni Rp124 Miliar untuk 3.500 rutilahu. Anggaran ini meningkat berkali lipat dari 2022 senilai 900 rutilahu saja.
"Kami berharap dengan peta data yang jelas masyarakat yang keluar dari rusun betul-betul dipastikan sesuai dengan kondisi ideal tercoretnya MBR," kata dia.
Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad sebelumnya mengatakan, pembangunan sembilan rusunami di Surabaya yang dimulai pada 2023 dikhususkan untuk warga yang sudah lepas dari status masyarakat berpenghasilan rendah.
"Rusunami disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lepas dari status MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan sebelumnya tinggal di rusunawa," kata Irvan.
Menurut dia, warga yang sudah lepas dari MBR itu diharapkan bisa memiliki rumah seperti rusunami dengan angsuran rendah. Sehingga, rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah.
Irvan menyebutkan sembilan titik lokasi pembangunan rusunami bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. Adapun lokasinya di antaranya berada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu. (*)
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022