Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan Peraturan Wali Kota tentang Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) untuk menentukan kategori keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
"Dalam Perwali MBR itu nantinya akan ada kriteria apa saja yang disebut sebagai kategori keluarga miskin," kata Wali Kota Eri Surabaya Cahyadi di Surabaya, Ahad.
Ia menjelaskan Perwali MBR yang saat ini sedang dibahas itu akan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan pemerintah pusat.
Cak Eri, panggilan akrabnya, berharap dengan adanya perwali maka bantuan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya atau Pemerintah Pusat bisa tepat sasaran.
"Di Surabaya itu semua ingin masuk MBR, itu jangan. Untuk masuk kriteria keluarga miskin itu sudah ada ketentuan dan penilaian-penilaiannya," katanya.
Tentunya, lanjut dia, tepat tidaknya sasaran itu juga harus ada peran serta camat dan lurah dalam melakukan pendataan MBR bersama RT/RW.
Menurut dia, koordinasi antara camat, lurah dan RT/RW itu perlu dilakukan untuk memastikan data keluarga miskin di masing-masing wilayahnya.
"Harusnya, camat dan lurah ini koordinasi, karena kemarin itu ada yang bilang, gaji Rp4 juta tapi dapat bantuan. Jadi harus benar-benar dicek, kalau ada tambahan orang dan sebagainya," kata dia.
Cak Eri menyebutkan, Perwali MBR ini sebelumnya juga sempat didiskusikan bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya sebagai dasar penilaian kriteria keluarga miskin ke depannya.
Selain itu, lanjut dia, kriteria keluarga miskin itu juga akan dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah yang diinisiatif oleh DPRD.
"Saya lakukan dulu dengan perwali, tapi kami tidak lepas dari Perda inisiatif DPRD itu nanti. Sehingga yang masuk kriteria keluarga miskin, itu benar-benar keluarga miskin," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Dalam Perwali MBR itu nantinya akan ada kriteria apa saja yang disebut sebagai kategori keluarga miskin," kata Wali Kota Eri Surabaya Cahyadi di Surabaya, Ahad.
Ia menjelaskan Perwali MBR yang saat ini sedang dibahas itu akan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan pemerintah pusat.
Cak Eri, panggilan akrabnya, berharap dengan adanya perwali maka bantuan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya atau Pemerintah Pusat bisa tepat sasaran.
"Di Surabaya itu semua ingin masuk MBR, itu jangan. Untuk masuk kriteria keluarga miskin itu sudah ada ketentuan dan penilaian-penilaiannya," katanya.
Tentunya, lanjut dia, tepat tidaknya sasaran itu juga harus ada peran serta camat dan lurah dalam melakukan pendataan MBR bersama RT/RW.
Menurut dia, koordinasi antara camat, lurah dan RT/RW itu perlu dilakukan untuk memastikan data keluarga miskin di masing-masing wilayahnya.
"Harusnya, camat dan lurah ini koordinasi, karena kemarin itu ada yang bilang, gaji Rp4 juta tapi dapat bantuan. Jadi harus benar-benar dicek, kalau ada tambahan orang dan sebagainya," kata dia.
Cak Eri menyebutkan, Perwali MBR ini sebelumnya juga sempat didiskusikan bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya sebagai dasar penilaian kriteria keluarga miskin ke depannya.
Selain itu, lanjut dia, kriteria keluarga miskin itu juga akan dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah yang diinisiatif oleh DPRD.
"Saya lakukan dulu dengan perwali, tapi kami tidak lepas dari Perda inisiatif DPRD itu nanti. Sehingga yang masuk kriteria keluarga miskin, itu benar-benar keluarga miskin," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022