Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendorong adanya percepatan penyesuaian upah minimum kota (UMK) pasca-naiknya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony, Senin, mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat karena tidak diikuti dengan naiknya besaran upah.
"Kami meminta Pemkot Surabaya segera menginisiasi percepatan pembahasan penyesuaian UMK yang biasanya dilakukan akhir tahun," kata Thony.
Menurut dia, yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat adalah, melakukan koordinasi ulang Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim dengan melibatkan pengusaha dan perwakilan buruh untuk melakukan kajian terhadap penyesuaian UMK.
Legislator Partai Gerindra ini menilai, bahwa operasi pasar yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat tidak cukup menjadi solusi untuk saat ini.
"Operasi pasar dilakukan ketika ada kelangkaan item kebutuhan pokok yang berakibat pada naiknya harga. Dalam situasi sekarang, bahan pokok banyak tersedia namun daya beli masyarakat rendah, lagi pula seberapa banyak operasi pasar mampu menjangkau seluruh warga," ucap dia.
Ketika kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali, lanjut dia, maka yang harus dilakukan Pemkot Surabaya segera membahas terhadap dampaknya, baik itu multi effect yaitu harga barang naik, dan multi player effect yang membuat mata rantai usaha terpukul.
"Selama ini, kita terjebak dalam sebuah logika ketika BBM naik maka beban perusahaan akan bertambah berat," tutur dia.
Padahal, lanjut dia, perusahaan itu hanya mengantarkan pada satu putaran siklus mata rantai. Sedangkan hasil produksi harus terjual yang keuntungannya untuk kelangsungan produksi berikutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Wakil Ketua DPRD Surabaya AH. Thony, Senin, mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat karena tidak diikuti dengan naiknya besaran upah.
"Kami meminta Pemkot Surabaya segera menginisiasi percepatan pembahasan penyesuaian UMK yang biasanya dilakukan akhir tahun," kata Thony.
Menurut dia, yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat adalah, melakukan koordinasi ulang Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim dengan melibatkan pengusaha dan perwakilan buruh untuk melakukan kajian terhadap penyesuaian UMK.
Legislator Partai Gerindra ini menilai, bahwa operasi pasar yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat tidak cukup menjadi solusi untuk saat ini.
"Operasi pasar dilakukan ketika ada kelangkaan item kebutuhan pokok yang berakibat pada naiknya harga. Dalam situasi sekarang, bahan pokok banyak tersedia namun daya beli masyarakat rendah, lagi pula seberapa banyak operasi pasar mampu menjangkau seluruh warga," ucap dia.
Ketika kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali, lanjut dia, maka yang harus dilakukan Pemkot Surabaya segera membahas terhadap dampaknya, baik itu multi effect yaitu harga barang naik, dan multi player effect yang membuat mata rantai usaha terpukul.
"Selama ini, kita terjebak dalam sebuah logika ketika BBM naik maka beban perusahaan akan bertambah berat," tutur dia.
Padahal, lanjut dia, perusahaan itu hanya mengantarkan pada satu putaran siklus mata rantai. Sedangkan hasil produksi harus terjual yang keuntungannya untuk kelangsungan produksi berikutnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022