Pemerintah Kota Kediri melakukan koordinasi untuk mempercepat penurunan kasus stunting atau kerdil sebagai bentuk komitmen melahirkan generasi emas di Indonesia tahun 2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri Sumedi menyampaikan audit angka stunting merupakan salah satu upaya dalam menurunkan serta mencegah munculnya kembali kasus tersebut.
"Kami update sebagai langkah penurunannya dan mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab stunting anak-anak di Kota Kediri dan nanti mencari solusi bersama," katanya, Sabtu.
Kegiatan tersebut, kata dia, sesuai arahan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
Pendekatan penurunan dan pencegahan ini dilakukan melalui kegiatan pendampingan kepada empat sasaran, yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca-melahirkan, serta bayi di bawah dua atau lima tahun.
Saat ini, angka stunting di Kota Kediri yakni 12 persen, jauh di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai, yakni 23 persen dan Nasional 24 persen.
Pihaknya telah membentuk tim audit yang tersusun dalam SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Kediri (TPPS) tentang tim audit.
"Mudah-mudahan semua stakeholder terkait bisa bekerja sama, dengan adanya program ini Insya Allah pelan-pelan bisa zero stunting," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan saat ini pihaknya sedang membuat regulasi agar Prodamas tahun 2024 bisa dimanfaatkan untuk skala kebutuhan prioritas seperti sanitasi, rumah tidak layak huni dan gizi.
Ia juga meminta berpesan agar masyarakat diberikan kemudahan akses informasi yang berkaitan dengan kesehatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri Sumedi menyampaikan audit angka stunting merupakan salah satu upaya dalam menurunkan serta mencegah munculnya kembali kasus tersebut.
"Kami update sebagai langkah penurunannya dan mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab stunting anak-anak di Kota Kediri dan nanti mencari solusi bersama," katanya, Sabtu.
Kegiatan tersebut, kata dia, sesuai arahan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.
Pendekatan penurunan dan pencegahan ini dilakukan melalui kegiatan pendampingan kepada empat sasaran, yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca-melahirkan, serta bayi di bawah dua atau lima tahun.
Saat ini, angka stunting di Kota Kediri yakni 12 persen, jauh di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai, yakni 23 persen dan Nasional 24 persen.
Pihaknya telah membentuk tim audit yang tersusun dalam SK Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Kediri (TPPS) tentang tim audit.
"Mudah-mudahan semua stakeholder terkait bisa bekerja sama, dengan adanya program ini Insya Allah pelan-pelan bisa zero stunting," kata dia.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengatakan saat ini pihaknya sedang membuat regulasi agar Prodamas tahun 2024 bisa dimanfaatkan untuk skala kebutuhan prioritas seperti sanitasi, rumah tidak layak huni dan gizi.
Ia juga meminta berpesan agar masyarakat diberikan kemudahan akses informasi yang berkaitan dengan kesehatan.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022