Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta perangkat daerah (PD) terkait pelayanan jemput bola seiring dengan adanya kegiatan bakti sosial dengan pelayanan terintegrasi yang digelar serentak di 31 kecamatan setiap bulannya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Kamis, mengapresiasi pemkot karena rutin menggelar pelayanan terintegrasi di tiap kecamatan.
"Tapi, ada beberapa hal yang kami anggap belum siap," kata Anas.
Seperti halnya dalam kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Terintegrasi yang dilaksanakan di Jalan Kendangsari Surabaya beberapa hari lalu.
Anas mendapati ada sejumlah warga RT 9 / RW 3 Kelurahan Kendangsari mengeluhkan soal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurut Anas, sebagian besar warga belum menerima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk pembayaran pajak PBB tahun 2022.
Sebagai warga yang taat pajak, mereka berusaha datang di pelayanan terintegritasi untuk membayar pajak.
"Warga antusias untuk membayar pajak PBB, tapi petugas dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Surabaya tidak ada saat layanan terintegrasi," kata dia.
Untuk itu, Anas berharap, agar Bapenda menjemput bola dengan ikut dalam pelayanan terintegrasi dengan harapan bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. "Ini PAD Surabaya jangan sampai terlewatkan," ujar dia.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan, kegiatan bakti sosial layanan terintegrasi yang digelar serentak di 31 kecamatan setiap bulan pada hari Minggu merupakan bagian dari upaya pemerintah kota mendekati warga dalam hal layanan publik.
"Tujuan kami bersama Pak Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) supaya pelayanan publik lebih dekat dengan warga, jadi seperti pengurusan KTP, BPJS hingga imunisasi bisa di optimalkan," kata Armuji.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno di Surabaya, Kamis, mengapresiasi pemkot karena rutin menggelar pelayanan terintegrasi di tiap kecamatan.
"Tapi, ada beberapa hal yang kami anggap belum siap," kata Anas.
Seperti halnya dalam kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Terintegrasi yang dilaksanakan di Jalan Kendangsari Surabaya beberapa hari lalu.
Anas mendapati ada sejumlah warga RT 9 / RW 3 Kelurahan Kendangsari mengeluhkan soal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurut Anas, sebagian besar warga belum menerima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk pembayaran pajak PBB tahun 2022.
Sebagai warga yang taat pajak, mereka berusaha datang di pelayanan terintegritasi untuk membayar pajak.
"Warga antusias untuk membayar pajak PBB, tapi petugas dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Surabaya tidak ada saat layanan terintegrasi," kata dia.
Untuk itu, Anas berharap, agar Bapenda menjemput bola dengan ikut dalam pelayanan terintegrasi dengan harapan bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. "Ini PAD Surabaya jangan sampai terlewatkan," ujar dia.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan, kegiatan bakti sosial layanan terintegrasi yang digelar serentak di 31 kecamatan setiap bulan pada hari Minggu merupakan bagian dari upaya pemerintah kota mendekati warga dalam hal layanan publik.
"Tujuan kami bersama Pak Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) supaya pelayanan publik lebih dekat dengan warga, jadi seperti pengurusan KTP, BPJS hingga imunisasi bisa di optimalkan," kata Armuji.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022