Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantu untuk menangani konflik warga yang berujung pada kerusuhan dengan pembakaran beberapa rumah dan belasan kendaraan warga di Desa Mulyorejo, Kabupaten Jember.
Khofifah menggelar rapat koordinasi penyelesaian konflik kerusuhan antara Warga Desa Mulyorejo di Kabupaten Jember dengan warga Desa Banyuanyar di Kabupaten Banyuwangi yang dihadiri oleh Bupati Jember beserta forkopimda setempat dan Sekda Banyuwangi beserta forkopimda setempat di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Senin.
"Pokok persoalannya adalah lahan kepemilikan kebun kopi di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, yang merupakan lahan Perhutani sehingga kami minta pihak Perhutani untuk melihat data dan peta, apakah lahan itu bisa masuk dalam perhutanan sosial," kata Khofifah di Jember
Menurutnya, Jawa Timur mendapat alokasi perhutanan sosial seluas 500.000 hektare tahun 2022, sehingga kalau kawasan yang menjadi konflik tersebut bisa masuk dalam kategori perhutanan sosial maka lebih mudah untuk membuat legalitas atas lahan tersebut.
"Saya berharap pihak Perhutani bisa mendapatkan kejelasan lahan itu sebelum dilakukan pertemuan antara warga Desa Mulyorejo-Kecamatan Silo dengan warga Desa Banyuanyar-Kecamatan Kalibaru yang digelar besok Selasa (9/8)," tuturnya.
Selain masalah lahan, lanjut dia, persoalan premanisme yang terjadi saat musim panen kopi di Desa Mulyorejo harus dihentikan karena kalau dibiarkan maka potensi muncul kembali pada musim panen.
"Indikasi premanisme harus dihentikan sehingga Forkopimda Jember dan Banyuwangi harus bersama-sama menghentikan premanisme yang berpotensi muncul setiap musim panen kopi," ucapnya.
Khofifah mengatakan persoalan infrastruktur harus segera diperbaiki karena sulitnya akses jalan menuju lokasi dapat menjadi salah satu pemicu untuk potensi konflik sosial.
"Kami berharap pertemuan yang akan dilakukan kedua belah pihak desa dapat menyepakati sejumlah poin penting agar kedua desa bisa guyub rukun, sehingga lahan kebun kopi itu menjadi berkah, bukan petaka," ujarnya.
Mantan Menteri Sosial itu juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Forkopimda Jember dalam melakukan penanganan terhadap konflik di Desa Mulyorejo.
Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Jatim mendapatkan penjelasan dari Bupati Jember Hendy Siswanto dan Sekda Banyuwangi Mujiono beserta jajaran hingga tingkat desa terkait dengan persoalan kerusuhan yang terjadi.
Sebelumnya beberapa rumah warga dan belasan kendaraan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dibakar oleh sekelompok orang dari Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru yang marah akibat tindakan premanisme yang dilakukan oleh salah satu warga di Desa Mulyorejo.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Khofifah menggelar rapat koordinasi penyelesaian konflik kerusuhan antara Warga Desa Mulyorejo di Kabupaten Jember dengan warga Desa Banyuanyar di Kabupaten Banyuwangi yang dihadiri oleh Bupati Jember beserta forkopimda setempat dan Sekda Banyuwangi beserta forkopimda setempat di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Senin.
"Pokok persoalannya adalah lahan kepemilikan kebun kopi di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, yang merupakan lahan Perhutani sehingga kami minta pihak Perhutani untuk melihat data dan peta, apakah lahan itu bisa masuk dalam perhutanan sosial," kata Khofifah di Jember
Menurutnya, Jawa Timur mendapat alokasi perhutanan sosial seluas 500.000 hektare tahun 2022, sehingga kalau kawasan yang menjadi konflik tersebut bisa masuk dalam kategori perhutanan sosial maka lebih mudah untuk membuat legalitas atas lahan tersebut.
"Saya berharap pihak Perhutani bisa mendapatkan kejelasan lahan itu sebelum dilakukan pertemuan antara warga Desa Mulyorejo-Kecamatan Silo dengan warga Desa Banyuanyar-Kecamatan Kalibaru yang digelar besok Selasa (9/8)," tuturnya.
Selain masalah lahan, lanjut dia, persoalan premanisme yang terjadi saat musim panen kopi di Desa Mulyorejo harus dihentikan karena kalau dibiarkan maka potensi muncul kembali pada musim panen.
"Indikasi premanisme harus dihentikan sehingga Forkopimda Jember dan Banyuwangi harus bersama-sama menghentikan premanisme yang berpotensi muncul setiap musim panen kopi," ucapnya.
Khofifah mengatakan persoalan infrastruktur harus segera diperbaiki karena sulitnya akses jalan menuju lokasi dapat menjadi salah satu pemicu untuk potensi konflik sosial.
"Kami berharap pertemuan yang akan dilakukan kedua belah pihak desa dapat menyepakati sejumlah poin penting agar kedua desa bisa guyub rukun, sehingga lahan kebun kopi itu menjadi berkah, bukan petaka," ujarnya.
Mantan Menteri Sosial itu juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Forkopimda Jember dalam melakukan penanganan terhadap konflik di Desa Mulyorejo.
Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Jatim mendapatkan penjelasan dari Bupati Jember Hendy Siswanto dan Sekda Banyuwangi Mujiono beserta jajaran hingga tingkat desa terkait dengan persoalan kerusuhan yang terjadi.
Sebelumnya beberapa rumah warga dan belasan kendaraan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dibakar oleh sekelompok orang dari Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru yang marah akibat tindakan premanisme yang dilakukan oleh salah satu warga di Desa Mulyorejo.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022