Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin menyatakan pihaknya membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat agar bisa mengatasi banjir perkotaan yang biasa terjadi setiap musim hujan di wilayah itu.
"Kalau untuk penanganan jangka pendek, anggaran yang ada di Pemkab Pamekasan dengan dibantu Pemprov Jatim mungkin bisa. Akan tetapi, untuk jangka panjang, kami butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat," katanya dalam acara diskusi tentang "Mengatasi Banjir di Kabupaten Pamekasan" di aula Hotel Odaita, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.
Wabup menjelaskan bahwa banjir yang selama ini biasa terjadi di Kota Pamekasan merupakan banjir kiriman dari hulu sungai.
Dengan demikian, untuk mengurai permasalahan banjir tersebut, dia memandang perlu penanganan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Untuk penanganan jangka pendek, kata dia, bisa ditangani langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jatim, Wilayah Madura yang ada di Pamekasan.
"Akan tetapi, untuk jangka panjang, kami butuh bantuan pusat karena perlu membangun banyak embung untuk menahan air, serta penghijauan lahan," kata dia.
Pemkab Pamekasan telah melakukan perbaikan tanggul penahan banjir yang kritis di enam lokasi di Kota Pamekasan.
Selain itu, normalisasi aliran sungai penyebab banjir, seperti Sungai Kalisemajid, Kalijombang, dan Afvour Paolaseng, serta pemasangan alat ukur tinggi air di Sungai Kalijombang.
"Akan tetapi, ini tidak cukup karena faktanya banjir yang sering melanda Kota Pamekasan ini akibat banjir kiriman dari hulu, yakni di wilayah utara Pamekasan," katanya menjelaskan.
Selain penanganan infrastruktur, lanjut dia, upaya untuk mewujudkan kesadaran warga juga harus juga dilakukan.
Selain karena kiriman dari hulu sungai, kata dia mengutip hasil survei tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan, banjir terjadi karena aliran sungai cepat dangkal gegara banyak warga yang membuang sampah ke sungai.
Diskusi bertema "Mengatasi Banjir di Kabupaten Pamekasan" oleh BPBD Pemkab Pamekasan ini juga melibatkan para sukarelawan penanggulangan bencana, perwakilan pegiat lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan warga terdampak banjir dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu.
Berdasarkan catatan BPBD Pemkab Pamekasan menyebutkan banjir di Kota Pamekasan terakhir terjadi pada bulan Maret 2022. Kala itu tercatat jumlah warga terdampak sebanyak 6.329 kepala keluarga (KK), tersebar di enam kelurahan dan empat desa.
Masing-masing Kelurahan Jungcangcang, Patemon, Parteker, Barurambat, Kelurahan Kanginan, lalu Desa Laden, Desa Nyalabuh Laok, Samiran dan Desa Kodik.
Di Kelurahan Jungcangcang sebanyak 2.316 KK, Patemon 1.226 KK. Parteker 912 KK, Barurambat 300 KK, Gladak Anyar 30 KK, dan di Kelurahan Kanginan sebanyak 600 KK.
Selanjutnya di Desa Laden sebanyak 800 KK, Desa Nyalabuh Laok 30 KK, lalu Desa Samiran sebanyak 15 KK dan di Desa Kodik sebanyak 100 KK.
"Totalnya mencapai 6.329 KK," kata Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Pemkab Pamekasan Budi Cahyono.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kalau untuk penanganan jangka pendek, anggaran yang ada di Pemkab Pamekasan dengan dibantu Pemprov Jatim mungkin bisa. Akan tetapi, untuk jangka panjang, kami butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat," katanya dalam acara diskusi tentang "Mengatasi Banjir di Kabupaten Pamekasan" di aula Hotel Odaita, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.
Wabup menjelaskan bahwa banjir yang selama ini biasa terjadi di Kota Pamekasan merupakan banjir kiriman dari hulu sungai.
Dengan demikian, untuk mengurai permasalahan banjir tersebut, dia memandang perlu penanganan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Untuk penanganan jangka pendek, kata dia, bisa ditangani langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jatim, Wilayah Madura yang ada di Pamekasan.
"Akan tetapi, untuk jangka panjang, kami butuh bantuan pusat karena perlu membangun banyak embung untuk menahan air, serta penghijauan lahan," kata dia.
Pemkab Pamekasan telah melakukan perbaikan tanggul penahan banjir yang kritis di enam lokasi di Kota Pamekasan.
Selain itu, normalisasi aliran sungai penyebab banjir, seperti Sungai Kalisemajid, Kalijombang, dan Afvour Paolaseng, serta pemasangan alat ukur tinggi air di Sungai Kalijombang.
"Akan tetapi, ini tidak cukup karena faktanya banjir yang sering melanda Kota Pamekasan ini akibat banjir kiriman dari hulu, yakni di wilayah utara Pamekasan," katanya menjelaskan.
Selain penanganan infrastruktur, lanjut dia, upaya untuk mewujudkan kesadaran warga juga harus juga dilakukan.
Selain karena kiriman dari hulu sungai, kata dia mengutip hasil survei tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan, banjir terjadi karena aliran sungai cepat dangkal gegara banyak warga yang membuang sampah ke sungai.
Diskusi bertema "Mengatasi Banjir di Kabupaten Pamekasan" oleh BPBD Pemkab Pamekasan ini juga melibatkan para sukarelawan penanggulangan bencana, perwakilan pegiat lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan warga terdampak banjir dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu.
Berdasarkan catatan BPBD Pemkab Pamekasan menyebutkan banjir di Kota Pamekasan terakhir terjadi pada bulan Maret 2022. Kala itu tercatat jumlah warga terdampak sebanyak 6.329 kepala keluarga (KK), tersebar di enam kelurahan dan empat desa.
Masing-masing Kelurahan Jungcangcang, Patemon, Parteker, Barurambat, Kelurahan Kanginan, lalu Desa Laden, Desa Nyalabuh Laok, Samiran dan Desa Kodik.
Di Kelurahan Jungcangcang sebanyak 2.316 KK, Patemon 1.226 KK. Parteker 912 KK, Barurambat 300 KK, Gladak Anyar 30 KK, dan di Kelurahan Kanginan sebanyak 600 KK.
Selanjutnya di Desa Laden sebanyak 800 KK, Desa Nyalabuh Laok 30 KK, lalu Desa Samiran sebanyak 15 KK dan di Desa Kodik sebanyak 100 KK.
"Totalnya mencapai 6.329 KK," kata Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Pemkab Pamekasan Budi Cahyono.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022