Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur mendapat jatah dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pada 2022 sebesar Rp21,8 miliar.
Sub Koordinator Perekonomian, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Perekokesra) Kota Madiun Rizky Dwi Akbar mengatakan jatah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp18,4 miliar.
"Dana sebesar Rp21,8 miliar tersebut dialokasikan untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD)," ujar Rizky Dwi Akbar di Madiun, Rabu.
Kelima OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB); RSUD Kota Madiun: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkukm): Dinsas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo); dan Bagian Perekokesra.
Menurut dia, jatah DBHCHT tahun ini tersebut nantinya akan ditambah adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 sebesar Rp4,17 miliar. Dengan demikian tahun ini total ada Rp25,1 miliar DBHCHT yang disalurkan pada lima OPD tersebut.
"Adapun, paling besar penyaluran diberikan pada Dinkes-PPKB dan RSUD Kota Madiun. Dana tersebut nantinya untuk penanganan kesehatan, penanganan COVID-19, dan lain-lain," katanya.
Dana puluhan miliar tersebut nantinya untuk pembiayaan sejumlah bidang dari lima OPD yang mendapat jatah. Di antaranya bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp20,89 miliar, bidang penegakan hukum sekitar Rp2,3 miliar, dan bidang kesejahteraan masyarakat (kesmas) dialokasikan sekitar Rp1,86 miliar.
Sesuai Surat Edaran dari Kemendagri nantinya akan ada OPD baru pengguna DBHCHT yang disesuaikan saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Yakni untuk Dinas Sosial-PPPA terkait pemberian BLT serta Satpol PP dan Damkar terkait kegiatan sosialisasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Sub Koordinator Perekonomian, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Perekokesra) Kota Madiun Rizky Dwi Akbar mengatakan jatah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp18,4 miliar.
"Dana sebesar Rp21,8 miliar tersebut dialokasikan untuk lima organisasi perangkat daerah (OPD)," ujar Rizky Dwi Akbar di Madiun, Rabu.
Kelima OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB); RSUD Kota Madiun: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkukm): Dinsas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo); dan Bagian Perekokesra.
Menurut dia, jatah DBHCHT tahun ini tersebut nantinya akan ditambah adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 sebesar Rp4,17 miliar. Dengan demikian tahun ini total ada Rp25,1 miliar DBHCHT yang disalurkan pada lima OPD tersebut.
"Adapun, paling besar penyaluran diberikan pada Dinkes-PPKB dan RSUD Kota Madiun. Dana tersebut nantinya untuk penanganan kesehatan, penanganan COVID-19, dan lain-lain," katanya.
Dana puluhan miliar tersebut nantinya untuk pembiayaan sejumlah bidang dari lima OPD yang mendapat jatah. Di antaranya bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp20,89 miliar, bidang penegakan hukum sekitar Rp2,3 miliar, dan bidang kesejahteraan masyarakat (kesmas) dialokasikan sekitar Rp1,86 miliar.
Sesuai Surat Edaran dari Kemendagri nantinya akan ada OPD baru pengguna DBHCHT yang disesuaikan saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Yakni untuk Dinas Sosial-PPPA terkait pemberian BLT serta Satpol PP dan Damkar terkait kegiatan sosialisasi.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022