Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, berupaya mengoptimalkan tambahan kepesertaan dari sektor pekerja informal demi mengejar target nasional 98 persen keikutsertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional tersebut.
"Pemerintah secara nasional menargetkan kepesertaan 98 persen hingga 2024 nanti. Kami (BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung) sedang menuju ke sana," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tulungagung Agung Priyono di Tulungagung, Senin.
Saat ini, lanjut Agung, dari sekitar 1,2 juta penduduk di Kota Marmer itu, baru 69,3 persen yang memiliki dan menikmati manfaat kepesertaan JKN KIS.
"Sisanya yang 30,7 persen masih belum terakses, dengan berbagai alasan serta latar belakang berbeda," katanya.
Sekitar 30,7 persen yang belum ikut kepesertaan BPJS Kesehatan, menurut dia, mayoritas dari sektor informal.
"Kami terus melakukan pendekatan ke mereka terkait manfaat BPJS Kesehatan. Harapannya semua terlindungi jaminan kesehatan nasional, seperti amanat undang-undang," katanya.
Agung mengungkapkan, Kabupaten Tulungagung sebenarnya menduduki daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur.
Namun, kata dia, angka warga yang hampir miskin cukup tinggi, sekitar 70 persen, karena saat pandemi COVID-19 selama dua tahun, ekonomi mereka cukup goyah.
"Pandemi kemarin turut mempengaruhi 'ability to pay' (kemampuan membayar) mereka. Banyak yang merasa berat untuk membayar atas keinginan sendiri," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Pemerintah secara nasional menargetkan kepesertaan 98 persen hingga 2024 nanti. Kami (BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung) sedang menuju ke sana," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Tulungagung Agung Priyono di Tulungagung, Senin.
Saat ini, lanjut Agung, dari sekitar 1,2 juta penduduk di Kota Marmer itu, baru 69,3 persen yang memiliki dan menikmati manfaat kepesertaan JKN KIS.
"Sisanya yang 30,7 persen masih belum terakses, dengan berbagai alasan serta latar belakang berbeda," katanya.
Sekitar 30,7 persen yang belum ikut kepesertaan BPJS Kesehatan, menurut dia, mayoritas dari sektor informal.
"Kami terus melakukan pendekatan ke mereka terkait manfaat BPJS Kesehatan. Harapannya semua terlindungi jaminan kesehatan nasional, seperti amanat undang-undang," katanya.
Agung mengungkapkan, Kabupaten Tulungagung sebenarnya menduduki daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur.
Namun, kata dia, angka warga yang hampir miskin cukup tinggi, sekitar 70 persen, karena saat pandemi COVID-19 selama dua tahun, ekonomi mereka cukup goyah.
"Pandemi kemarin turut mempengaruhi 'ability to pay' (kemampuan membayar) mereka. Banyak yang merasa berat untuk membayar atas keinginan sendiri," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022