Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk dipergunakan dalam menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin mengatakan bahwa anggaran BTT tersebut diharapkan bisa segera dicairkan dalam waktu dekat untuk penanganan PMK.
"Pemerintah Kabupaten Malang berupaya agar rencana pengalokasian anggaran dari BTT untuk penanganan wabah PMK bisa segera dicairkan," kata Didik.
Didik menjelaskan permasalahan wabah PMK khususnya yang terjadi di wilayah tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Malang. Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan perwakilan peternak dari wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon.
Menurutnya, selain menggunakan anggaran BTT, pihaknya juga tengah berupaya agar biaya penanganan PMK di wilayah Kabupaten Malang bisa diakomodasi dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD).
"Selain melalui BTT, Pemkab Malang juga tengah memformulasikan agar bisa diakomodasi melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa," ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, jumlah hewan ternak yang telah terkonfirmasi dan dipastikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang terpapar PMK ada sebanyak 5.623 ekor.
Dari jumlah tersebut, penyebaran terbanyak berada di wilayah Kabupaten Malang bagian barat, khususnya di Kecamatan Pujon. Di wilayah yang merupakan salah satu produsen penghasil susu tersebut, jumlah hewan ternak yang terserang PMK mencapai 3.688 ekor.
“Ini menjadi perhatian. Setidaknya, jika nanti vaksin dari pemerintah pusat sudah keluar, salah satunya bisa dikonsentrasikan ke Kabupaten Malang," kata Didik.
Dalam upaya untuk menangani penyebaran PMK, Pemerintah Kabupaten Malang memutuskan untuk menutup sementara pasar hewan yang ada di wilayah itu hingga waktu yang belum ditentukan.
Selain itu, juga dilakukan upaya pembatasan lalu lintas dari dan menuju wilayah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022