Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, membangun tiga aplikasi digital sebagai upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di daerah ini.
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengatakan tiga aplikasi digital tersebut, yakni "SIMATA" (Sistem Informasi Manajemen Data Aset) yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, "WASKITA PURABAYA" (Early Warning System-Deteksi Dini Potensi Konflik) yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan "SILAT JANTAN" (Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan dan Jembatan) yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
"Aplikasi ini merupakan wujud inovasi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan pelayanan prima di Pemerintahan Kabupaten Madiun kepada masyarakat," ujarnya, di Madiun, Selasa.
Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para OPD yang terus berinovasi dan berpesan agar aplikasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan harus dikelola dengan baik.
"Membuat aplikasi itu mudah, yang susah adalah merawatnya. Untuk itu koordinasikan keamanan aplikasi dengan Diskominfo agar aplikasinya aman," katanya.
Menurut dia, inovasi yang dimiliki tersebut akan memberikan tantangan bagi OPD para pengelola aplikasi karena dibutuhkan kecepatan dan ketepatan intensif untuk menjawab keluhan masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Suntoko mengatakan aplikasi "SIMATA" dibangun untuk menyelesaikan permasalahan aset yang selama ini menjadi temuan BPK. Selain itu, tujuan pembuatan aplikasi untuk penatausahaan aset di Kabupaten Madiun yang lebih baik.
Sementara itu Kepala Bakesbangpoldagri Sigit Budiarto mengatakan aplikasi "WASKITA PURABAYA" diperlukan mengingat adanya potensi konflik sosial di Kabupaten Madiun.
"Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan mampu mencegah munculnya konflik sedini mungkin. Kami menggandeng mitra yang bisa mengakses langsung aplikasi tersebut seperti FKUB, MLKO, FKPAI, RAPI, serta IPSI," katanya.
Dalam aplikasi tersebut, Sigit menjelaskan akan diberikan kolom deskripsi singkat yang memuat 5W+1H dan dilengkapi dengan fitur peta untuk penentuan lokasi kejadian. Dia berharap dengan laporan yang presisi, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan tersebut informasi yang ada di masyarakat akan mampu ditindaklanjuti dan diberikan solusi oleh pimpinan.
Sedangkan menyangkut aplikasi "SILAT JANTAN", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Gunawi ingin mewadahi aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan dan jembatan di daerah ini.
Ia berharap dengan aplikasi tersebut anggaran yang ada lebih optimal sehingga pembangunan akan merata di seluruh lapisan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengatakan tiga aplikasi digital tersebut, yakni "SIMATA" (Sistem Informasi Manajemen Data Aset) yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, "WASKITA PURABAYA" (Early Warning System-Deteksi Dini Potensi Konflik) yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan "SILAT JANTAN" (Sistem Informasi dan Pelaporan Terpadu Jalan dan Jembatan) yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
"Aplikasi ini merupakan wujud inovasi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan pelayanan prima di Pemerintahan Kabupaten Madiun kepada masyarakat," ujarnya, di Madiun, Selasa.
Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para OPD yang terus berinovasi dan berpesan agar aplikasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan harus dikelola dengan baik.
"Membuat aplikasi itu mudah, yang susah adalah merawatnya. Untuk itu koordinasikan keamanan aplikasi dengan Diskominfo agar aplikasinya aman," katanya.
Menurut dia, inovasi yang dimiliki tersebut akan memberikan tantangan bagi OPD para pengelola aplikasi karena dibutuhkan kecepatan dan ketepatan intensif untuk menjawab keluhan masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Suntoko mengatakan aplikasi "SIMATA" dibangun untuk menyelesaikan permasalahan aset yang selama ini menjadi temuan BPK. Selain itu, tujuan pembuatan aplikasi untuk penatausahaan aset di Kabupaten Madiun yang lebih baik.
Sementara itu Kepala Bakesbangpoldagri Sigit Budiarto mengatakan aplikasi "WASKITA PURABAYA" diperlukan mengingat adanya potensi konflik sosial di Kabupaten Madiun.
"Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan mampu mencegah munculnya konflik sedini mungkin. Kami menggandeng mitra yang bisa mengakses langsung aplikasi tersebut seperti FKUB, MLKO, FKPAI, RAPI, serta IPSI," katanya.
Dalam aplikasi tersebut, Sigit menjelaskan akan diberikan kolom deskripsi singkat yang memuat 5W+1H dan dilengkapi dengan fitur peta untuk penentuan lokasi kejadian. Dia berharap dengan laporan yang presisi, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan tersebut informasi yang ada di masyarakat akan mampu ditindaklanjuti dan diberikan solusi oleh pimpinan.
Sedangkan menyangkut aplikasi "SILAT JANTAN", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Gunawi ingin mewadahi aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan dan jembatan di daerah ini.
Ia berharap dengan aplikasi tersebut anggaran yang ada lebih optimal sehingga pembangunan akan merata di seluruh lapisan masyarakat.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022