Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, melibatkan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) guna mempercepat layanan pengurusan administrasi kependudukan sebagai upaya tertib kepemilikan dokumen kependudukan.
"Data kependudukan ini penting, menjadi dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat harus aktif mengurus setiap kali ada perubahan. Ini penting agar dalam pengambilan kebijakan juga tepat," ujar Wali Kota Madiun Maidi, saat Rakor Lintas Sektoral Tahap 2 untuk percepatan target kepemilikan dokumen kependudukan di Lapak Pesona Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun, Selasa.
Untuk itu, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mengedepankan pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan (adminduk). Bahkan, pemkot juga menggandeng kader PKK tingkat kelurahan guna mendorong masyarakat untuk aktif dalam setiap kepengurusan administrasi kependudukan tersebut.
Harapannya, masyarakat semakin terlayani, mulai membantu mengingatkan, membantu menginformasikan atau bahkan membantu menguruskan.
"Kita ada temuan BPK tahun 2021, dimana terdapat kelebihan bayar di BPJS Kesehatan karena ada penduduk yang sudah meninggal, tetapi masih tercatat aktif BPJS. Hal-hal seperti ini bisa terhindarkan kalau data kependudukan kita valid dan selalu diperbarui," kata dia.
Pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada kader PKK yang telah turut terlibat dalam urusan layanan kependudukan di Kota Madiun.
Ia yakin cakupan administrasi kependudukan akan semakin lengkap dan valid, sebab PKK berada di antara masyarakat. Artinya, mengenal kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, maka pelaporan akan semakin cepat, efektif dan efisien.
"Pelayanan kita cepat, tetapi biasanya masyarakat sendiri yang menunda mengurus. Nah, kalau yang mengingatkan semakin banyak, segera dilaporkan dan segera kita terbitkan dokumen adminduknya yang terbaru," kata dia.
Sosialisasi akan terus dilakukan. Wali Kota Maidi menjamin pengurusan administrasi kependudukan di Kota Madiun sudah mudah. Bahkan, saat ini layanan tidak perlu datang langsung karena sudah ada layanan daring.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun telah memiliki layanan daring lewat WA yang disebut layanan "WA Center Melayani Online" (Water Melon) di Nomor 08113135700.
Dengan banyaknya inovasi layanan administrasi kependudukan yang diberikan dinas terkait, di Kota Madiun tercatat proses perekaman KTP elektronik mencapai 100,48 persen, di atas target nasional sebesar 99,3 persen.
Selain itu, pengurusan akta kelahiran juga tinggi. Dengan target nasional 97 persen, realisasi Kota Madiun mencapai 105,52 persen. Juga, target kartu identitas anak (KIA) secara nasional 40 persen, Kota Madiun sudah mencapai 96,87 persen.
Dengan banyaknya layanan, kata Maidi, diharapkan timbul kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, yang muaranya warga Kota Madiun tertib dalam hal administrasi kependudukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Data kependudukan ini penting, menjadi dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat harus aktif mengurus setiap kali ada perubahan. Ini penting agar dalam pengambilan kebijakan juga tepat," ujar Wali Kota Madiun Maidi, saat Rakor Lintas Sektoral Tahap 2 untuk percepatan target kepemilikan dokumen kependudukan di Lapak Pesona Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun, Selasa.
Untuk itu, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mengedepankan pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan (adminduk). Bahkan, pemkot juga menggandeng kader PKK tingkat kelurahan guna mendorong masyarakat untuk aktif dalam setiap kepengurusan administrasi kependudukan tersebut.
Harapannya, masyarakat semakin terlayani, mulai membantu mengingatkan, membantu menginformasikan atau bahkan membantu menguruskan.
"Kita ada temuan BPK tahun 2021, dimana terdapat kelebihan bayar di BPJS Kesehatan karena ada penduduk yang sudah meninggal, tetapi masih tercatat aktif BPJS. Hal-hal seperti ini bisa terhindarkan kalau data kependudukan kita valid dan selalu diperbarui," kata dia.
Pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada kader PKK yang telah turut terlibat dalam urusan layanan kependudukan di Kota Madiun.
Ia yakin cakupan administrasi kependudukan akan semakin lengkap dan valid, sebab PKK berada di antara masyarakat. Artinya, mengenal kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, maka pelaporan akan semakin cepat, efektif dan efisien.
"Pelayanan kita cepat, tetapi biasanya masyarakat sendiri yang menunda mengurus. Nah, kalau yang mengingatkan semakin banyak, segera dilaporkan dan segera kita terbitkan dokumen adminduknya yang terbaru," kata dia.
Sosialisasi akan terus dilakukan. Wali Kota Maidi menjamin pengurusan administrasi kependudukan di Kota Madiun sudah mudah. Bahkan, saat ini layanan tidak perlu datang langsung karena sudah ada layanan daring.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun telah memiliki layanan daring lewat WA yang disebut layanan "WA Center Melayani Online" (Water Melon) di Nomor 08113135700.
Dengan banyaknya inovasi layanan administrasi kependudukan yang diberikan dinas terkait, di Kota Madiun tercatat proses perekaman KTP elektronik mencapai 100,48 persen, di atas target nasional sebesar 99,3 persen.
Selain itu, pengurusan akta kelahiran juga tinggi. Dengan target nasional 97 persen, realisasi Kota Madiun mencapai 105,52 persen. Juga, target kartu identitas anak (KIA) secara nasional 40 persen, Kota Madiun sudah mencapai 96,87 persen.
Dengan banyaknya layanan, kata Maidi, diharapkan timbul kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, yang muaranya warga Kota Madiun tertib dalam hal administrasi kependudukan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022