Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Indonesia Sarana Service dalam pengelolaan parkir di wilayah setempat.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor pada Selasa mengatakan kerja sama tersebut memberikan peningkatan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang sebelumnya hanya sekitar Rp1 miliar pada tahun 2021, tahun ini melonjak menjadi Rp32.090.000.000.
"Pemkab Sidoarjo memberi batas waktu tujuh hari kerja kepada PT ISS untuk menyetor ke kas daerah. Masa kerja sama berlangsung selama 3 tahun, terhitung mulai 2022 hingga 2025 dan setiap tahun nilai kontraknya naik sebesar 7,5 persen," katanya.
Ia mengatakan kerja sama pengelolaan parkir dengan skema baru itu merupakan berkah Ramadhan bagi Pemkab Sidoarjo.
"Bahwa ini salah satu awal titik balik parkir yang lebih menguntungkan bagi kabupaten, kalau berkaca pada tahun lalu anggaran yang dikeluarkan untuk juru parkir bisa sampai Rp7 miliar, tetapi pendapatannya hanya sekian miliar," ujarnya.
Ia mengatakan ketika digulirkan kerja sama pengelolaan parkir, pemkab tidak hanya memperoleh keuntungan dari kenaikan PAD, tetapi juga menghemat anggaran sekitar Rp7 miliar.
"Ini pencapaian kita bersama," tambah Gus Muhdlor.
Bupati memastikan pihaknya akan menerjunkan personel Satpol PP dan dishub untuk membantu kelancaran peralihan pengelolaan parkir dalam pelaksanaannya nanti.
"Hal itu sesuai aturan Perda Nomor 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam perda itu disebutkan tarif untuk roda dua mulai Rp2.000 hingga Rp3.000 sedangkan untuk roda empat atau lebih tarifnya mulai Rp4.000," ujarnya.
Ia minta proses peralihan parkir bisa berjalan dengan baik dengan mengedepankan sisi humanisme (kemanusiaan). Skema pengelolaan parkir baru bisa dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
"Jadi, tolak ukurnya adalah sesuai dengan perda. Mulai dari tarif parkirnya berapa, titiknya di mana saja, dan prosesnya nanti bisa melibatkan TNI, Polres atau Marinir. Karena proses penertiban ini cukup panjang. Dan yang penting proses peralihan pengelolaan parkir ini mengedepankan sisi humanis," ucapnya.
Gus Muhdlor berharap PT ISS mengakomodasi juru parkir yang sudah ada dan mendayagunakan jasa para jukir agar mereka tetap bekerja.
"Mereka (para jukir) yang sudah ada bisa tetap diakomodasi, pengelolaan parkir jalan dan semuanya lancar. Setelah PKS ini, harapannya PAD sudah masuk," ujarnya.
Dalam skema kerja sama tersebut, PT. ISS juga didorong bupati agar secepatnya menerapkan parkir dengan sistem digital atau elektronik. Program digitalisasi parkir tersebut sudah lama dicanangkan oleh Pemkab Sidoarjo.
"Penerapan digitalisasi parkir bisa mulai dilakukan pada kantong-kantong parkir yang sudah ada seperti, parkiran di GOR dan pasar," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor pada Selasa mengatakan kerja sama tersebut memberikan peningkatan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang sebelumnya hanya sekitar Rp1 miliar pada tahun 2021, tahun ini melonjak menjadi Rp32.090.000.000.
"Pemkab Sidoarjo memberi batas waktu tujuh hari kerja kepada PT ISS untuk menyetor ke kas daerah. Masa kerja sama berlangsung selama 3 tahun, terhitung mulai 2022 hingga 2025 dan setiap tahun nilai kontraknya naik sebesar 7,5 persen," katanya.
Ia mengatakan kerja sama pengelolaan parkir dengan skema baru itu merupakan berkah Ramadhan bagi Pemkab Sidoarjo.
"Bahwa ini salah satu awal titik balik parkir yang lebih menguntungkan bagi kabupaten, kalau berkaca pada tahun lalu anggaran yang dikeluarkan untuk juru parkir bisa sampai Rp7 miliar, tetapi pendapatannya hanya sekian miliar," ujarnya.
Ia mengatakan ketika digulirkan kerja sama pengelolaan parkir, pemkab tidak hanya memperoleh keuntungan dari kenaikan PAD, tetapi juga menghemat anggaran sekitar Rp7 miliar.
"Ini pencapaian kita bersama," tambah Gus Muhdlor.
Bupati memastikan pihaknya akan menerjunkan personel Satpol PP dan dishub untuk membantu kelancaran peralihan pengelolaan parkir dalam pelaksanaannya nanti.
"Hal itu sesuai aturan Perda Nomor 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam perda itu disebutkan tarif untuk roda dua mulai Rp2.000 hingga Rp3.000 sedangkan untuk roda empat atau lebih tarifnya mulai Rp4.000," ujarnya.
Ia minta proses peralihan parkir bisa berjalan dengan baik dengan mengedepankan sisi humanisme (kemanusiaan). Skema pengelolaan parkir baru bisa dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
"Jadi, tolak ukurnya adalah sesuai dengan perda. Mulai dari tarif parkirnya berapa, titiknya di mana saja, dan prosesnya nanti bisa melibatkan TNI, Polres atau Marinir. Karena proses penertiban ini cukup panjang. Dan yang penting proses peralihan pengelolaan parkir ini mengedepankan sisi humanis," ucapnya.
Gus Muhdlor berharap PT ISS mengakomodasi juru parkir yang sudah ada dan mendayagunakan jasa para jukir agar mereka tetap bekerja.
"Mereka (para jukir) yang sudah ada bisa tetap diakomodasi, pengelolaan parkir jalan dan semuanya lancar. Setelah PKS ini, harapannya PAD sudah masuk," ujarnya.
Dalam skema kerja sama tersebut, PT. ISS juga didorong bupati agar secepatnya menerapkan parkir dengan sistem digital atau elektronik. Program digitalisasi parkir tersebut sudah lama dicanangkan oleh Pemkab Sidoarjo.
"Penerapan digitalisasi parkir bisa mulai dilakukan pada kantong-kantong parkir yang sudah ada seperti, parkiran di GOR dan pasar," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022