Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jawa Timur kembali membuka layanan di daerah-daerah sebagai upaya fasilitasi terhadap pengurusan perizinan.
"Pekan lalu di Probolinggo, dan kali ini menyasar warga Lamongan yang pelayanannya dibuka di Pelabuhan Brondong," ujar Kepala DPM-PTSP Jatim Aris Mukiyono di Surabaya, Rabu.
Layanan perizinan berkonsep "jemput bola" bagi para pelaku usaha ini dibuka selama tiga hari, yakni 15-17 Maret 2022.
Fasilitas layanan perizinan yakni pengurusan SIUP, SIKPI,TDKP, NIB, SIPI, Izin Genset, SIPA Permukaan, SIPA Bawah Tanah, dan Konsultasi Perizinan.
Sebagai rangkaian pembukaan yang digelar Selasa (15/3), Aris Mukiyono memberikan secara simbolis perizinan yang telah terlayani pada pelaku usaha, dilanjutkan peninjauan kapal nelayan di Pelabuhan Brondong.
"Kalau bagi nelayan jika harus ke tengah kota mengurus izin terkadang sulit maka kami mencoba mendekatkan layanan. Ini sekaligus sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah yang menginginkan layanan cepat dan dekat," ucap dia.
Berdasarkan data dari Pemkab Lamongan, kata Aris, di wilayah Pelabuhan Brondong terdapat sekitar 400 kapal nelayan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 80-90 persen belum memiliki izin.
Oleh sebab itu, lanjut dia, program ini diharapkan dapat dimaksimalkan oleh para nelayan untuk mengurus izin.
"Silakan teman-teman nelayan, maupun pelaku usaha lain memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena di sini juga terintegrasi," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Pekan lalu di Probolinggo, dan kali ini menyasar warga Lamongan yang pelayanannya dibuka di Pelabuhan Brondong," ujar Kepala DPM-PTSP Jatim Aris Mukiyono di Surabaya, Rabu.
Layanan perizinan berkonsep "jemput bola" bagi para pelaku usaha ini dibuka selama tiga hari, yakni 15-17 Maret 2022.
Fasilitas layanan perizinan yakni pengurusan SIUP, SIKPI,TDKP, NIB, SIPI, Izin Genset, SIPA Permukaan, SIPA Bawah Tanah, dan Konsultasi Perizinan.
Sebagai rangkaian pembukaan yang digelar Selasa (15/3), Aris Mukiyono memberikan secara simbolis perizinan yang telah terlayani pada pelaku usaha, dilanjutkan peninjauan kapal nelayan di Pelabuhan Brondong.
"Kalau bagi nelayan jika harus ke tengah kota mengurus izin terkadang sulit maka kami mencoba mendekatkan layanan. Ini sekaligus sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah yang menginginkan layanan cepat dan dekat," ucap dia.
Berdasarkan data dari Pemkab Lamongan, kata Aris, di wilayah Pelabuhan Brondong terdapat sekitar 400 kapal nelayan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 80-90 persen belum memiliki izin.
Oleh sebab itu, lanjut dia, program ini diharapkan dapat dimaksimalkan oleh para nelayan untuk mengurus izin.
"Silakan teman-teman nelayan, maupun pelaku usaha lain memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena di sini juga terintegrasi," kata dia. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022