Pemerintah Kota Mojokerto melibatkan ketua rukun tetangga atau rukun warga (RT/RW) untuk melakukan validasi kebutuhan minyak goreng di masyarakat agar pembelian dalam kegiatan operasi pasar sesuai dengan sasaran.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan ide menggandeng ketua RT untuk pendataan hingga pendistribusian ini berawal dari pemberlakuan kembali PPKM Level 3 di Kota Mojokerto, salah satunya mencegah kerumunan warga.

"Kalau kemarin kan kami lakukan operasi pasar secara on the spot di kantor kecamatan, tapi karena ada pembatasan PPKM makanya kami aktifkan peran ketua RT ini," ujarnya.

Ning Ita, sapaan akrab wali kota, menyebut alasan lain melibatkan ketua RT ini karena mereka yang lebih paham kondisi satu per satu warganya sehingga proses pendataan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

"Ketua RT kan tahu, warga ini kerjanya apa dan butuh minyak goreng berapa. Kalau hanya rumah tangga biasa, cukup dipasok dua liter saja, tapi kalau pelaku usaha UMKM bisa dilayani berapa pun permintaannya asalkan konkrit sesuai kebutuhan," ucapnya.

Pendataan yang konkrit, lanjut Ning Ita, dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan minyak goreng oleh oknum warga. 

"Kalau kebutuhan sedikit tapi di beri banyak kan tak efektif, khawatir di timbun atau bahkan dijual kembali," ucapnya.

Ning Ita menambahkan Pemkot Mojokerto akan terus menggelontorkan minyak goreng dengan harga standar pemerintah sesuai kebutuhan warga dan meminta warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong.

"Tidak usah panik, belilah sesuai kebutuhan. Karena kami akan pasok terus sesuai kebutuhan. Pun demikian dengan pelaku UMKM, butuh berapapun silahkan daftar saja di posko pelayanan minyak goreng. Bisa daftar secara online atau langsung ke kantor Diskopukmperindag," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto Ani Wijaya mengatakan operasi jemput bola ke RT ini menjadi yang pertama di Jawa Timur, bahkan ada daerah lain yang akan mengikuti skema ini. 

"Saya dengar Kabupaten Nganjuk juga akan ikuti skema ini pekan depan. Mungkin karena dinilai lebih efektif dan efisien, makanya mereka ambil cara ini. selain itu juga, untuk mencegah kerumunan karena saat ini seluruh wilayah Jatim sedang pemberlakuan PPKM," ujarnya.

Selain itu, ujar Ani, pelayanan posko minyak goreng bagi pelaku IKM dan UMKM juga baru ada di Kota Mojokerto ini. Sebab daerah lain, umumnya hanya melayani permintaan warga secara keseluruhan.

"Kalau untuk warga biasa tetap kita batasi satu KK maksimal dua liter, tapi kalau untuk pelaku IKM UMKM minimal 18 liter. Karena mereka lebih membutuhkan banyak dibanding yang lain," ujarnya.

Ani menjelaskan, dalam operasi yang digelar dari pagi hingga malam hari ini  saja sudah ludes sebanyak 36.696 liter minyak goreng untuk seluruh warga Kota Mojokerto, baik rumah tangga maupun IKM UMKM. Jumlah tersebut sesuai data kebutuhan yang sudah di validasi di tingkat RT maupun Diskopukmperindag.

"Hingga malam hari ini transaksi minyak goreng sudah mencapai lebih dari setengah milyar rupiah. Dengan rincian, ukuran kemasan 1 liter terjual sebanyak 4.596 liter, kemasan 2 liter terjual sebanyak 26.340 liter dan kemasan 18 liter terjual 5.760 liter," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022